Pemprov NTT Gelontorkan Rp1,7 M untuk Artis HUT RI, Tapi Anggaran Media Nol Rupiah: Ini Kata DPRD!
Diterbitkan Kamis, 6 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi NTT menyiapkan anggaran lebih dari Rp1,7 miliar untuk mendatangkan artis dalam Pameran Pembangunan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi NTT.
Anggaran itu tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan – RUP 2026 dengan kode 67522290 di sistem Inaproc LKPP. Nomenklaturnya: _”Persiapan Lokasi Acara, Penyelenggaraan Acara dan Jasa Mendatangkan Artis – Pameran Pembangunan HUT RI Tahun 2026“_. Tender dijadwalkan Agustus 2026 dan bersumber dari APBD Provinsi NTT.
Total 443 Paket, Nilai Rp8,9 Miliar
Berdasarkan data Inaproc yang diakses Senin (3/8/2026), Diskominfo NTT memiliki 443 paket RUP tahun 2026 dengan total nilai Rp8,9 miliar lebih.
Selain paket utama Rp1,7 miliar, ada sejumlah mata anggaran pendukung pameran, antara lain:
– Makanan dan minuman: total lebih dari Rp120 juta, terbesar Rp91 juta kode RUP 66729219
– Jasa tenaga keamanan: Rp22,5 juta dan Rp30 juta
– Jasa tenaga kebersihan: Rp20 juta
– Tenaga kesehatan: Rp20 juta
– Sewa kendaraan: Rp5,1 juta, sewa kursi: Rp2,5 juta
– Pengadaan piala: Rp14,4 juta, cetak undangan: Rp2,3 juta – Rp3,5 juta
– ATK: kertas, amplop, spidol, map folio, tali ID card, stapler
Anggota Komisi I DPRD NTT, David Boimau, menyebut anggaran Rp1,7 miliar itu tidak pernah disampaikan saat pembahasan bersama DPRD sebagai mitra Diskominfo.
“Setahu saya, saat pembahasan anggaran sebagai mitra Komisi I, hal ini tidak disampaikan dan lolos dari pembahasan komisi,” kata David, Selasa (4/8/2026).
Politikus Hanura itu menilai pengeluaran tersebut tidak mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Ia bahkan menyarankan agar anggaran dibatalkan dan akan memanggil Diskominfo untuk meminta penjelasan.
“Bagaimana anggaran yang sifatnya hanya untuk hiburan menghadirkan artis dari ibu kota sebesar Rp1,7 miliar bisa disetujui, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini memprihatinkan,” ujarnya.
David mendorong agar kegiatan lebih melibatkan seniman lokal NTT sebagai bentuk apresiasi terhadap talenta daerah.
BACA JUGA:
Kopinus: Bupati TTU Selesaikan Sengketa Pers Lewat Hak Jawab, Wartawan Bukan Musuh Jangan Intimidasi
Senada, Anggota Banggar DPRD NTT, Kasimirus Kolo, mendukung pameran sebagai momentum sejarah. Namun ia meminta pemerintah memprioritaskan hal produktif.
“Dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah harus memanfaatkan anggaran untuk hal-hal yang produktif dan berdampak bagi masyarakat, bukan kegiatan yang bersifat konsumtif,” kata Kasimirus.
Ia menyarankan dana dialihkan untuk pemberdayaan UMKM agar ada perputaran ekonomi selama pameran.
“Kalau uang rakyat dari pajak, manfaatnya harus kembali kepada rakyat,” tegasnya.
Pengamat pembangunan Pius Rengka menilai kebijakan ini menunjukkan Pemprov belum peka terhadap penderitaan masyarakat.
“Kalau pendekatannya tidak berpihak kepada rakyat, berarti pemerintah juga belum menjawab harapan masyarakat terhadap kehidupan mereka. Karena itu saya kira kebijakan ini perlu dievaluasi kembali,” ujar Pius, Rabu (5/8/2026).
Ia juga menyoroti belum adanya alokasi untuk media massa yang menjadi mitra pemerintah.
“Jangan sampai pemerintah berharap dipublikasikan, tetapi tidak memberikan ruang yang layak bagi media,” tegasnya.
BACA JUGA:
Wartawan NTT Hits Ngaku Diancam 3 Kali Oleh Bupati TTU, Jude: Tulis Fakta Sidang Malah Dituduh Gosip
Jawaban Pemprov: Bukan Hanya untuk Artis
Plt Sekda Provinsi NTT, Johannes Oktovianus, meluruskan bahwa Rp1,79 miliar itu bukan hanya untuk bayar artis.
“Di dalam nomenklatur memang tertulis jasa artis, tetapi anggaran itu juga mencakup kebutuhan panggung, desain acara, event organizer – EO, dan berbagai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan lainnya,” jelas Johannes.
Ia mengklaim pameran tahun-tahun sebelumnya memberi dampak ekonomi bagi UMKM yang buka stan. “Yang menjadi perhatian pemerintah adalah dampak ekonomi yang diperoleh masyarakat,” katanya.
Soal anggaran media, Johannes menyebut masih dibahas internal. Untuk lokasi, Pemprov masih mengkaji halaman Kantor Gubernur, GOR Flobamora, Transmart, hingga depan Hotel Harper dengan mempertimbangkan efisiensi.**
