GMNI Kota Malang Desak KPU Dirikan TPS Khusus Mahasiswa Luar Jawa
Diterbitkan Kamis, 11 Januari, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST MALANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Malang melakukan audiensi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Kantor KPU Kota Malang, Rabu (10/01/2024).
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Kota Malang melakukan audiensi bersama KPU menuntut untuk mempermudah administrasi pindah pemilih kepada Mahasiswa luar pulau.
Mereka mendesak agar KPU Kota Malang agar menjamin demokrasi bagi mahasiswa luar pulau Jawa yang berbadan Di Kota Malang yang berjumlah 330.000 jiwa.
Saat dimintai keterangan oleh media Nkripost.co Ketua GMNI Kota Malang Stanis Laus Asa Umbu Sogara menegaskan KPU Kota Malang harus menjamin demokrasi bagi mahasiswa/i yang sementara berdomili di bumi Arema ini.
Karena menurutnya, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, sebagai Agent Of Change dan Agent Of Control harus ikut memilih dan menentukan siapa pemimpin bangsa ini selama lima tahun kedepan yang bisa membawa perubahan untuk kepentingan seluruh Masyakarat Indonesia.
“Hal tersebut sudah di jamin dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1, UUD 1945 pasal 22E, kemudian dijamin dalam UU Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1. Maka dari itu KPU Kota Malang harus menjamin demokrasi bagi mahasiswa/i luar pulau,” tegasnya.
BACA JUGA:
Presiden Jokowi Ingatkan KPU Hati-hati Urus Pemilu 2024: Harus Netral, Tidak Memihak
Tema Debat Capres Dikembangkan jadi Enam Bahasan, KPU RI Bilang Begini!
KPU Sebut Anies Baswedan Langgar Aturan Kampanye di Bengkulu
Adapun poin-poin tuntutan dalam audiensi tersebut.
1. Mendesak KPU kota Malang memberikan kemudahan administrasi pindah pemilu kepada mahasiswa/i yang sementara mengaduh nasip di Kota Malang
2. Mendesak KPU Kota Malang untuk membuat panitia Pemilihan Mahasiswa Rantau (PPMR)
3. Mendesak KPU Kota Malang untuk membuat Tps Khusus Untuk Mahasiswa Rantau di
seluruh Indonesia
4. Mendesak KPU Kota Malang Perlu melaksanakan sosialisasi secara langsung terkait persyaratan dan mekanisme pemilihan untuk mahasiswa Rantau.
5. Jikalau poin-poin tuntutan kami tidak diatas tidak indahkan selama 3×24 jam maka kami akan tindak lanjuti hal tersebut. (Lau Kaza)
