Pidato Politik HUT Ke-25 Demokrat: AHY Soroti Netralitas Aparat, Supremasi Hukum, dan Dukungan ke Prabowo
Diterbitkan Minggu, 6 September, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tiga pesan utama dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat: pentingnya netralitas aparat negara di pemilu, penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, dan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menutup kebocoran anggaran negara.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politik selama 30 menit di acara HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
AHY mewanti-wanti agar seluruh aparatur negara tidak terlibat politik praktis menjelang pemilu.
“TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua,” tegas AHY.
Menurutnya, pemilu adalah momen rakyat menggunakan hak demokrasi secara bebas. Karena itu aparat harus memastikan masyarakat bisa memilih dengan aman dan nyaman, tanpa tekanan.
“Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” ujarnya.
AHY mengingatkan marwah pemilu harus dijaga agar pemimpin yang terpilih benar-benar mendapat kepercayaan rakyat.
“Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk taat hukum.
“Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan,” kata AHY.
Ia menegaskan hukum diciptakan untuk melindungi rakyat. Penegak hukum harus bekerja profesional dan amanah agar segala pelanggaran, mulai pidana ringan hingga korupsi, bisa ditindak tanpa pandang bulu.
“Termasuk jika kader kami yang merupakan pejabat negara terlibat kasus, maka proses hukum harus tetap dijalankan demi memberikan rasa aman dan adil kepada masyarakat,” ucapnya.
“Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan,” jelas AHY.
AHY juga menyatakan dukungan Partai Demokrat terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kebocoran kekayaan negara.
“Kami mendukung penuh komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk menutup berbagai kebocoran kekayaan negara dan memastikan pengelolaannya kembali untuk kepentingan rakyat,” tegas AHY.
BACA JUGA:
AHY: Di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat Harus Menjadi Bagian dari Solusi
Menurutnya, langkah itu sejalan dengan semangat Demokrat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Acara HUT ke-25 Partai Demokrat ini dihadiri jajaran petinggi partai. Di antaranya:
1. Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6
2. Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI
3. Benny K. Harman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat
4. Annisa Pohan, Ketua Umum Srikandi Demokrat
Pidato politik AHY menjadi penutup rangkaian acara yang digelar di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta.**
