Pernyataan Budi Arie Soal 2029 Picu Polemik, Saiful Chaniago Kecam Desak Klarifikasi – Budi Arie Tegaskan Sesuai Konstitusi
Diterbitkan Kamis, 27 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA — Pernyataan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Koperasi, terkait kemungkinan adanya “percepatan politik sebelum 2029” memicu polemik nasional. Video pernyataannya yang beredar di media sosial dinilai sebagian pihak seolah mengarah pada upaya menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Kritik paling keras datang dari Ketua Umum PASPROBO Saiful Chaniago, sementara Budi Arie sendiri akhirnya angkat bicara untuk meluruskan.
Saiful Chaniago mengutuk pernyataan Budi Arie yang disampaikan di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai narasi tersebut tidak pantas dilontarkan mantan pejabat negara karena berpotensi menimbulkan keresahan.
“Budi Arie didesak memberikan klarifikasi terbuka. Pernyataan seperti ini bisa ditafsirkan sebagai upaya menggoyang legitimasi pemerintahan yang sah,” ujar Saiful di Jakarta, Rabu (26/9/2026).
Saiful meminta Budi Arie memahami konstitusi dan etika pejabat negara. Menurutnya, masa jabatan presiden 5 tahun dan maksimal 2 periode sudah diatur UUD 1945.
“Membicarakan ‘perubahan’ di tengah jalan hanya akan memicu perpecahan. Publik berhak dapat penjelasan terang. Kalau menimbulkan kegaduhan, sikap ksatria adalah minta maaf,” tegasnya.
BACA JUGA:
Insting Saya Lebih Cepat dari 2029: Ketum Projo Budi Arie Lempar Wacana Percepatan Politik di Depan Jokowi
Menanggapi sorotan tersebut, Budi Arie akhirnya buka suara melalui podcast Gaspol pada Kamis (27/8/2026). Ia menepis tudingan bahwa wacananya mengarah pada makar.
“Kalau mau (Pemilu) dipercepat dianggap makar, nggak dong,” tegas Budi Arie.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai kemungkinan percepatan politik harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Menurutnya, setiap dinamika politik harus diserahkan kepada kehendak rakyat.
Dalam wawancara yang sama, Budi Arie juga ditanya soal skenario jika Presiden Prabowo tidak menyelesaikan masa jabatan.
Ia menjawab bahwa mekanisme pergantian sudah jelas diatur dalam konstitusi. Jika terjadi kekosongan, maka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan menggantikan sesuai aturan.
“Ya, itu konsekuensi logis. Kita serahkan semuanya kepada aspirasi dan kehendak rakyat,” kata Budi Arie.
Ia menegaskan tidak ada maksud mengajak tindakan di luar konstitusi. Pernyataan “insting politik bisa bergerak cepat menuju 2029” yang ia lontarkan sebelumnya murni sebagai analisa politik, bukan ajakan.
Polemik ini bermula saat Budi Arie dalam sebuah forum menyebut memiliki “insting” bahwa dinamika politik nasional bisa bergerak lebih cepat dari perkiraan menuju 2029. Video itu viral setelah dikaitkan dengan kehadiran Jokowi dalam forum tersebut.
Sejumlah elite politik dan pengamat menilai istilah “percepatan” harus dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi dan tafsir liar, termasuk dugaan skenario untuk mengamankan posisi Gibran.
Hingga Kamis sore, desakan agar Budi Arie memberikan klarifikasi resmi terus mengalir. Sementara itu, PASPROBO menyatakan akan terus mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan tidak ada pihak yang mencoba mengganggu mandat rakyat.**
