Urun Rembug FPPJ: Menakar Tantangan Dan Agenda Pj Gubernur DKI Jakarta
Diterbitkan Rabu, 14 September, 2022 by NKRIPOST
Urun Rembug FPPJ : Menakar Tantangan Dan Agenda Pj Gubernur DKI Jakarta
NKRIPOST, JAKARTA – Masa Bhakti kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria akan berakhir Pada 16 Oktober 2022 Mendatang.
Sementara itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Baru Akan Digelar Serentak pada tahun 2024 2024. Oleh Karenanya, untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada Tahun 2022 Dan 2023 Akan Digantikan Oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah.
Kekosongan Kepala Daerah Akibat Tidak Diselenggarakannya Pilkada 2022 Dan 2023 yang Telah Diatur Dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD DKI Jakarta telah mengajukan pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kepada Kemendagri.
Posisi Strategis DKI Jakarta membuat Ada Kebijaksanaan tersendiri yang mana Kemendagri Bersurat Kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta Untuk Memberikan tiga nama juga.
Ketiga nama itu antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Mencermati hal tersebut dalam Dalam Acara Urun Rembug Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Yang Mengangkat Tema Menakar Tantangan Dan Agenda Pj Gubernur DKI Jakarta, Basri Baco, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Memberikan Syarat Yang Harus Dimiliki Oleh Pj Gubernur Dki Jakarta.
“Syarat Utama Bagi Pj Gubernur DKI Jakarta Menurut Partai Golkar Ada 3 (Tiga), Yaitu Netral, Profesional Dan Pengalaman. Ini Berkenaan Dengan Semakin Dekatnya Tahun Politik Jelang Pemilu 2024, Jadi Jangan Sampai Mengganggu Proses Pelayanan Warga Dan Program Pembangunan Di Jakarta” Ungkap Basri Baco Di Ballroom Hotel Balairung Matraman, Rabu (14/09/2022).
Menurutnya, Sebagaimana di Ketahui Bersama Bahwa DPRD DKI Telah Selesai Memutuskan Rekomendasi 3 ( Tiga ) Nama Sebagai Kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta Kemarin (12/9). Masyarakat Diberikan Kesempatan Untuk Membedah Kapasitas Diantara Nama Yang Muncul.
“Harapan Besarnya Adalah Nantinya Mengerucut Menjadi satu Nama Yang Memang Benar-Benar Bisa Diterima Masyarakat Karena DKI Jakarta Untuk 2,5 Tahun Ke depan Akan Dipimpin Oleh Seorang Gubernur Tanpa Melalui Proses Pemilihan Oleh Rakyat.” Pungkas Basri Baco, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta memaparkan.
BACA JUGA:
FPPJ : Konstitusi dan Keterlibatan Rakyat Dalam Menentukan Pj Gubernur DKI Jakarta
FPPJ: Bahtiar Sosok Ideal Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan
Forum Pemuda Peduli Jakarta: Bahtiar, Dirjen Polpupam Sosok Tepat Gantikan Anies Jadi Pj DKI
Hal Senada juga disampaikan oleh Endriansah Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) dalam Sambutannya menilai dengan kondisi geografis DKI Jakarta membutuhkan sosok Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.
“DKI Jakarta Perlu Figur Yang Berani Dan Tegas Dalam Membuat Keputusan Dan Mengambil Kebijakan Yang Strategis Dengan Memperhitungkan Risiko Yang Dihadapinya. Dan Tentunya Pj Gubernur DKI Wajib Memiliki Kapasitas Kepemimpinan Yang Memayungi Berbagai Konflik Kepentingan Yang Timbul Sebagai Konsekuensi Dari Karakteristik Daerah Yang Heterogen Di Mana Semua Suku, Agama, Dan Ras Ada Di DKI Jakarta.” Pungkasnya.
Pria yang akrab disapa Ryan ini menegaskan pihaknya menghendaki sosok Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang mampu mengayomi semua sisi tanpa membeda bedakan.
“FPPJ Menuntut Netralitas Pj Gubernur, Karena Itu Sangat Penting Bila Tidak Ingin Dibombardir Netizen Social Media Dan Dihujat Publik Hingga Bisa Mengurangi Kepercayaan Masyarakat Jakarta Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta.” Ujarnya Ryan
Menurut Ryan, kepercayaan publik terhadap Penjabat Gubernur DKI Jakarta sangat diperlukan, sebab apabila berkurang maka dapat berpotensi menjadi pemicu berkurangnya pula kinerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta nanti
“Berkurangnya Kepercayaan Masyarakat Dapat Menjadi Awal Dari Serangkaian Masalah Dan Kesulitan Yang Akan Dihadapi Pj Gubernur DKI Jakarta Yang Tentunya Bisa Mengganggu Proses Pelayanan Kepada Masyarakat.” Ungkap Ryan. (Iwa)
VIDEO REKOMENDASI:
