PMPSS Minta Klarifikasi Diduga Ada Korupsi Dana Hibah dan Bansos di Pemkot Palembang
Diterbitkan Rabu, 24 Maret, 2021 by NKRIPOST
Nkripost, Palembang – Aksi unjuk rasa oleh gabungan mahasiswa antar kampus yakni UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Tridinanti dan Universitas Sriwijaya yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan (PMPSS).
Unjuk rasa yang dilakukan didepan kantor Walikota Palembang pada Selasa 23 Maret 2021 berjalan lancar.
Adapun tuntutan pengunjuk rasa meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang atas dugaan tindakan korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2015 hingga 2017, karena dinilai banyak yang tidak tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Seperti dilansir Indonesiasatu.co.id, Renaldi selaku ketua PMPSS setelah melakukan investigasi akhirnya menengarai adanya tindakan korupsi atas dana hibah serta bansos ditahun 2015 hingga 2017 yang melibatkan Walikota Palembang Harnojoyo.
“Setelah kami mengadakan investigasi lapangan, kami mendapat temuan indikasi korupsi atas dana hibah dan bansos ditahun 2015 hingga 2017, selama tiga tahun tersebut kami mendapat temuan bahwa dana tersebut ada yang tidak tersalurkan,” ujar Renaldi.
Namun berkenaan jumlah dana hibah dan bansos ditahun tersebut yang tidak tersalurkan Renaldi tidak mau asal menyebutkan, pihaknya dengan tegas mendesak agar Walikota Palembang memberi klarifikasi dari permasalahan dana hibah dan bansos ini.
“Kami menunggu dalam waktu dua hari, agar segera diberi klarifikasi oleh Walikota Palembang. Karena sudah rahasia umum, jika dana hibah dan bansos ini ada yang dipotong sepuluh hingga dua puluh ribu per kepala keluarga, terlebih zaman covid ini serba susah mencari uang. Kalaupun dugaan kami ini benar berarti wajar jika Sumsel masuk dalam kategori sepuluh provinsi termiskin di Indonesia,” tegasnya.
Baca Juga : Berikan Pesan Kepada Dunia, HMPI : Perempuan Adalah Tiang Negara
Renaldi pula menyampaikan harapannya, agar pemerintah hendaknya lebih dekat dan perduli kepada masyarakat.
Akan tetapi tanggapan dari pihak pemerintah Kota Palembang yang diwakilkan oleh Asisten II Kota Palembang yakni Ansori menyebutkan akan mempelajari serta mengkoreksi data-data yang menjadi tuntutan PMPSS agar tidak terjadi kekeliruan.
“Dengan waktu yang tidak terlalu lama, kami sampaikan kepada rekan- rekan sekalian, mudah-mudahan dengan adanya komunikasi kita ini akan sama- sama menjalankan pemerintahan yang lebih baik lagi,” kata Ansori dihadapan pengunjuk rasa.
Berkenaan dengan adanya temuan tersebut, Ansori mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari serta mengkoreksi secara bersama antara data yang pihaknya pegang dengan data yang disampaikan oleh PMPSS, serta akan meneruskan kepada Walikota Palembang berkenaan tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut.(*)
