Pantau Pelaksanaan Berobat Gratis di RSUD Pasbar, Wabup Risnawanto Minta Prioritaskan Kebutuhan Fasilitas UHC
Diterbitkan Selasa, 3 Januari, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST, PASBAR – Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah berlaku per 1 Januari 2023.
Pelaksanaan tahap awal program strategis itupun langsung dipantau oleh Bupati Pasbar Hamsuardi, pada Senin (2/1) lalu. Wakil Bupati Pasbar Risnawanto juga melakukan pantauan terhadap pelaksanaan UHC di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasbar, Selasa (3/1/2022).
Turut mendampingi wakil bupati, Asisten 1 Setia Bakti, Asisten 2 Joni Hendri, Kepala Badan Kesbangpol Devi Irawan, Kepala BPKD Mai Boni, Kepala Dinas Kesehatan Hajran Huda, Direktur RSUD Yandri Saputra dan stakeholder terkait.
Pada kesempatan itu, Wabup Risnawanto mengatakan UHC telah menjadi impian yang dinanti-nanti masyarakat Pasbar. Berlaku per 1 Januari 2023, membuat pengobatan gratis itu membludak di berbagai pelayanan kesehatan tak terkecuali di RSUD Pasbar.
“Kemarin bupati sudah kemari, hari ini kita lanjutkan untuk membahas hal-hal berkenaan dengan UHC yang sudah kita programkan. UHC disamping program Pemda dan program pusat, inilah yang diidamkan masyarakat Pasbar. Dengan kita cetuskan di tahun ini, masyarakat membludak. Namun demikian kita harus berusaha, bagaimana pelayanan kita berangsur membaik,” ucapnya.
BACA JUGA:
Wabup Pasbar Hadiri Sunat Massal se-Kenagarian Muara Kiawai
KPU dan Bawaslu Tidak Boleh Rekrut Perangkat Desa dan Guru Honorer Jadi Petugas Pemilu, Ini Kata Ketua DKPP
Bupati Hamsuardi Pimpin HAB Ke-77, Minta ASN Kemenag Pasbar Dukung Program Tahfidz Al-Qur’an dan Magrib Mengaji
Seiring dengan itu lanjutnya, kebutuhan terkait dengan fasilitas UHC harus diprioritaskan. Ia meminta segenap manajemen RSUD beserta jajaran mendata, memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program UHC di rumah sakit daerah itu. Ia juga menegaskan, akan melakukan pemantauan secara berkala.
“Kita memprioritaskan kebutuhan seiring dengan UHC ini telah kita sampaikan berlaku di tahun 2023. Mengantisipasi perbaikan ke depan, sebab rumah sakit daerah memiliki keterkaitan dengan unsur pelayanan pemerintah daerah. Sebulan sekali kita koordinasi dengan para dokter, spesialis, dan lainnya. Saya sarankan kekurangan dicatat agar dapat diprediksi apa kekurangan yang kita butuhkan. Januari sudah ada prediksi sehingga berapa kenaikan volume obat misalnya dapat dilihat,” sebutnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Yandri Saputra menyebutkan sejak berlaku per 1 Januari 2023 lalu terjadi penambahan pasien yang signifikan. Hal tersebut menyebabkan kurangnya sarana prasana penunjang seperti kursi, bed ruang inap, penambahan obat dan sebagainya.
“Di ruang rawat bed terbatas, sementara semenjak UHC kunjungan pasien lebih banyak. Kursi juga kurang, di depan poli sudah penuh bahkan ada yang duduk di lantai,” jelas Yandri Saputra.
Ia menambahkan, sarana prasarana penunjang UHC lainnya juga diperlukan seperti penertiban parkir, saluran air, saluran limbah, drainase, pembentukan koperasi perintis, alat fisioterapi dan sebagainya.
Selain itu, seorang warga Simpang Tiga Alin Sarisno (65) mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberlakukan UHC. Ia mengatakan, telah menanti-nanti program berobat gratis untuk masyarakat kurang mampu seperti dirinya yang mengidap penyakit jantung selama 10 tahun lebih. (Diskominfo/Nkripost)
