GERBANG MALUT Desak PAW Senator Hasby Yusuf dan Hidayatullah Sjah: Wacana Federal Cederai NKRI, Mereka Disumpah, Digaji dan Difasilitasi Negara
Diterbitkan Senin, 24 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Kebangkitan Maluku Utara (DPP GERBANG MALUT) mendesak aparat penegak hukum dan Pimpinan DPD RI segera memproses 2 Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf dan Hidayatullah Sjah.
Kedua Senator asal Daerah Pemilihan Maluku Utara ini dinilai melanggar sumpah jabatan setelah melontarkan wacana perubahan sistem ketatanegaraan ke federalisme.
Desakan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina DPP GERBANG MALUT, Muliansyah Abdurrahman melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/8/2026).
Muliansyah, putra Tidore-Makian, menilai pernyataan kedua senator telah mencederai semangat persatuan dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 yang menyebut Indonesia adalah Negara Kesatuan.
“Disumpah, digaji, dan difasilitasi negara, tapi digunakan untuk menggembar-gemborkan ide politik yang tidak substantif. Ini mencederai amanah 1 juta rakyat Maluku Utara,” tegas Muliansyah.
Menurutnya, wacana federal bukan solusi, melainkan ancaman yang menyesatkan rakyat.
“Mengubah sistem bernegara bukan urusan 1-2 orang yang berwacana. Jangan sampai wacana federal justru membodohi rakyat Maluku Utara,” ujarnya.
GERBANG MALUT menilai energi DPD RI saat ini seharusnya fokus pada persoalan mendasar Malut: mahalnya harga pangan, minimnya lapangan kerja, buruknya infrastruktur, dan ketimpangan layanan pendidikan serta kesehatan.
Muliansyah merinci 5 isu prioritas yang harus diperjuangkan senator Malut di Senayan:
1. Ketahanan Pangan: Stabilkan harga dan dorong produksi lokal
2. Pendidikan & Kesehatan: Pastikan akses merata hingga pulau terluar
3. Infrastruktur: Percepat konektivitas laut, udara, dan jalan
4. Lapangan Kerja: Ciptakan iklim investasi untuk tenaga kerja lokal
5. Pemerataan Pembangunan: Kurangi kesenjangan Ternate-Tidore dengan kabupaten lain
“Rakyat di daerah butuh solusi nyata hari ini juga. Debat sistem bisa belakangan, tapi perut rakyat tidak bisa ditunda. Jangan jual wacana federal, jual solusi untuk Malut,” tegasnya.
BACA JUGA:
Geger! Muliansyah dan Ramly Umasugi Desak PAW 2 Anggota DPD RI Malut Karena Bicara Federal
Desakan PAW ini mendapat dukungan dari tokoh Malut Ramly Umasugi, Mantan Bupati Buru.
“Saya sebagai bagian dari anak Malut, mendukung kerangka berpikir praktis dan solutif yang disampaikan Muliansyah. Saat ini kita butuh win-win solution, bukan mewacanakan isu yang kontraproduktif seperti yang disampaikan Hasby Yusuf,” kata Ramly, Kamis (20/8/2026).
Ramly bahkan menyinggung efisiensi anggaran negara.
“Daripada negara membiayai lembaga tak produktif, mending uang itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Seperti sektor hulu migas, Kopdes Merah Putih, dan wadah kreatif Gen Z di daerah,” pungkasnya.
Muliansyah menegaskan, wacana federal telah memenuhi syarat Pergantian Antar Waktu (PAW) karena melanggar UU MD3 dan janji sumpah jabatan.
“Sumpah jabatan bukan sekadar formalitas. Itu ikrar untuk menjaga konstitusi, Pancasila, dan keutuhan NKRI,” tegasnya.
BACA JUGA:
Tokoh Muda Malut Tegur DPD RI: Stop Bahas Federal, Urus Rakyat yang Masih Lapar dan Butuh Solusi
GERBANG MALUT meminta Polri dan lembaga terkait segera menelusuri pernyataan tersebut.
“Negara tidak boleh ragu menindak setiap upaya yang mengancam keutuhan NKRI,” tutur Muliansyah.
Tentang DPP GERBANG MALUT
GERBANG MALUT adalah organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu kepemudaan, pembangunan daerah, dan pengawalan kebijakan publik di Maluku Utara.
Hingga berita ini di turunkan belum ada keterangan resmi dari Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf dan Hidayatullah Sjah soal PAW. NKRIPOST terbuka untuk hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers. ***
