Sebulan Antrean BBM: Pemkab TTU Rapat dan Minta Tambah Kuota ke Pertamina NTT Dan Jam Khusus untuk Pengepul
Diterbitkan Minggu, 23 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST KEFAMENANU – Setelah lebih dari sebulan antrean panjang BBM terjadi di Kota Kefamenanu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara [Pemkab TTU], Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menggelar rapat lintas sektor untuk mencari solusi.
Rapat dipimpin Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, di Kefamenanu, Sabtu [22/8/2026]. Turut hadir Asisten III Setda TTU Thelymitro Kapitan, Kepala Kesbangpol Hyeronimus Bana, Kasat Intel Polres TTU AKP Suparjo, perwakilan Kodim 1618/TTU, serta pengelola SPBU 02 Dominikus Nitsae dan SPBU 03 Joys Kamlas.
Wakil Bupati Kamillus Elu menyebut rapat digelar sebagai respons pemerintah atas keresahan masyarakat akibat antrean BBM jenis Pertalite dan Biosolar yang mengganggu arus lalu lintas dan memicu kenaikan harga eceran.
Ada 2 keputusan utama yang disepakati:
1. Minta Tambah Kuota ke Pertamina
Pemkab TTU akan menyurati Pertamina Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk meminta penambahan kuota BBM bagi TTU.
Saat ini, kuota BBM di TTU tercatat 16.000 KL untuk seluruh SPBU di kabupaten/kota. Distribusi ke 3 SPBU di Kefamenanu dilakukan serentak agar tidak terjadi penumpukan di satu titik.
2. Jam Khusus untuk Pengepul
Pemerintah akan mengatur waktu pembelian khusus bagi para pengepul/usaha.
“Sehingga mereka para pengepul kita beri waktu khusus mulai pukul 16.00 sampai 20.00 WITA membeli BBM untuk usaha. Sehingga kita harapkan ke depan antrean panjang di 3 SPBU dalam Kota Kefamenanu tidak terjadi lagi,” beber Kamillus dikutip Pos Kupang.
Pemerintah juga menyoroti harga eceran BBM di masyarakat yang berbeda-beda. Meski belum ada HET eceran, pengepul diminta tidak menjual terlalu tinggi.
Menurut Pemkab, salah satu penyebab kelangkaan adalah keterlambatan kapal tanker dari Surabaya menuju Depot BBM Atapupu.
Akibatnya, pasokan ke TTU terpaksa didatangkan dari Kupang sehingga distribusi tidak normal.
BACA JUGA:
Utang Rp100 Miliar! Bupati Bilang 3 Tahun Lunas, Warga TTU: Dari Mana?
Kondisi ini menuai kritik. Ketua LSM Lakmas Cendana Wangi, Victor Emanuel Manbait, mendesak Pertamina, BPH Migas, dan Pemkab TTU membuka data pasokan secara transparan.
Berdasarkan informasi yang beredar, kuota TTU sekitar 80 KL Pertalite dan 64 KL Biosolar per pengiriman tangki.
“Pertanyaannya, apakah 80 KL Pertalite dan 64 KL Biosolar itu kuota harian, kuota per pengiriman, atau alokasi untuk wilayah tertentu? Kalau benar jumlah itu, kami ingin tahu apakah sekarang masih normal. Kalau berkurang, berapa yang berkurang dan mengapa?” tegas Victor, dikutip [18/8/2026].
Ia meminta data 3 SPBU di Kefamenanu dibuka: mulai dari kuota resmi, jumlah pengiriman, volume tiap mobil tangki, jadwal kedatangan, hingga realisasi penjualan 1 bulan terakhir.
“Ini bukan soal membongkar rahasia perusahaan. Kami minta informasi kebijakan dan realisasi pasokan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan masyarakat hanya disuruh antre,” ujarnya.
Victor juga menyinggung _Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM_ serta _UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008_ sebagai dasar permintaan keterbukaan data.
BACA JUGA:
Antrean Panjang Hampir 1 Bulan, Masyarakat TTU Desak Pertamina dan Pemkab Buka Data Pasokan BBM
Pantauan di lapangan, antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terlihat sejak pagi. Beberapa SPBU menerapkan pembatasan: kendaraan roda 4 maksimal 120 liter per hari.
“Ini sudah berlangsung hampir 1 bulan. Kami datang pagi, pulang sore belum tentu dapat. Aktivitas ekonomi warga terganggu,” ujar salah satu pengendara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina Region Nusa Tenggara dan BPH Migas belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kelangkaan dan data realisasi pasokan.***
