DPR RI: Masyarakat Tidak Boleh Diintimidasi Debt Collector
Diterbitkan Jumat, 12 Juni, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diintimidasi oleh orang yang mengaku dirinya sebagai debt collector, saat merespons adanya kasus dua pria yang diduga mengintimidasi pemilik mobil Toyota Fortuner di Bekasi, Jawa Barat.
Atas hal itu, dia meminta polisi turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut, mulai dari memeriksa status pekerjaan dua pria tersebut hingga mengusut tuntas motif dan tujuan tindakan itu.
“Melihat kronologi yang beredar, saya mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memeriksa kedua terduga pelaku,” kata Abdullah disitat Antara, Jumat 12/6.
Menurut dia, apabila terdapat dugaan sebuah kendaraan merupakan hasil tindak pidana, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Di sebuah negara hukum, kata dia, tidak boleh ada pihak yang bertindak seolah-olah memiliki kewenangan hukum sendiri.
Dia mengatakan bahwa polisi juga perlu mengungkap kejelasan pekerjaan dua pria itu, guna memastikan status debt collector atau justru mengatasnamakan profesi tersebut untuk menjalankan tindakan yang merugikan masyarakat.
Namun jika merupakan debt collector, dia meminta kepolisian mengusut perusahaan pembiayaan atau leasing yang mempekerjakan mereka. Penegakan hukum, tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus menjangkau pihak yang memberi tugas dan memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.
“Kalau identitasnya saja tidak berani ditunjukkan, publik patut mempertanyakan siapa sebenarnya mereka dan untuk kepentingan siapa mereka bertindak,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa warga yang menjadi korban berhak memperoleh perlindungan hukum dan menuntut ganti rugi apabila terbukti mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus pemulihan hak-hak korban.
Maka dari itu, dia pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap aktivitas debt collector. Ia mengusulkan pembentukan basis data digital debt collector yang dapat diakses masyarakat untuk memverifikasi identitas, legalitas, dan perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan mereka.
“Debt collector juga wajib menggunakan seragam resmi, membawa ID card yang mudah diverifikasi, serta memiliki sertifikasi yang terstandar. Debt collector resmi harus mudah dikenali, mudah diverifikasi, dan mudah dimintai pertanggungjawaban,” kata dia.
BACA JUGA:
Astaga!! Debt Collector Temukan Mayat Nasabah Sudah Menghitam di Cilincing, Begini Ceritanya!
Sebelumnya, sebuah video tersebar di media sosial yang memperlihatkan dua pria mempertanyakan kepemilikan kendaraan milik warga.
Mereka meminta dokumen kendaraan tanpa menunjukkan identitas maupun dasar kewenangannya, serta diduga mengikuti kendaraan korban hingga ke rumah dan menuduh mobil tersebut hasil pencurian milik warga Tangerang.***Antara
