Prabowo Subianto Lantik 4 Jenderal TNI Jadi Penasihat Khusus Presiden, Simak Sepak Terjang Wiranto Hingga Dudung Abdurrahman
Diterbitkan Selasa, 22 Oktober, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, Dudung Abdurachman, dan Terawan Agus Putranto menjadi penasihat khusus presiden pada Selasa (22/10) pagi di Istana Negara, Jakarta.
Keempat jenderal purnawirawan TNI itu dilantik langsung oleh Prabowo bersama tiga penasihat khusus lainnya, jajaran utusan khusus presiden, serta kepala badan yang akan bertugas untuk periode 2024-2029.
Jabatan Penasihat Khusus Presiden merupakan posisi baru yang belum lama ini ditetapkan aturannya oleh presiden ketujuh, Joko Widodo. Pejabat yang menempatinya akan menerima gaji setara menteri, serta tak akan kehilangan jabatannya apabila sebelumnya berprofesi sebagai anggota TNI atau Polri.
Berikut profil keempat jenderal purnawirawan TNI yang menjabat penasihat khusus presiden
Jenderal TNI (Purn.) Wiranto.
Wiranto ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Pria kelahiran Yogyakarta pada 4 April 1947 itu telah pensiun dari dinas aktif militer sejak usia 52 tahun. Dia punya karier militer yang cukup panjang.
Kariernya melesat sejak menjadi ajudan Presiden Soeharto dari 1987 hingga 1991. Setelahnya, Wiranto memegang berbagai jabatan strategis di militer, mulai dari Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pada 1998, ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) oleh Presiden Soeharto dan dipertahankan oleh Presiden B.J. Habibie di tengah pergantian kepemimpinan nasional.
Selain berkarier di militer, Wiranto terjun ke dunia politik sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), meskipun kemudian dinonaktifkan dan mengundurkan diri.
Kemudian pada 2004, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Salahuddin Wahid sebagai pasangannya. Dirinya pun mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 21 Desember 2006 dan sempat menjadi ketua umum partai tersebut.
Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Sebelumnya, pria yang lahir pada 28 September 1947 di Toba Samosir, Sumatera Utara ini juga telah diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10).
Luhut memiliki pengalaman luas di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000 dan Menteri Perdagangan dan Industri pada 2000-2001.
Luhut juga pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada Agustus 2015.
Selanjutnya dalam reshuffle kabinet kementerian pada Juli 2016, jenderal purnawirawan itu diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
Kemudian dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga akhir masa tugas kabinet tersebut.
Dii bawah pemerintahan Jokowi, Luhut sempat merangkap sejumlah jabatan, termasuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali, dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Selama berkarier di militer, Luhut sempat meraih berbagai penghargaan dan diakui sebagai pendiri Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus, yaitu salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme. Bahkan di akhir masa kemiliterannya di tahun 2000, Luhut mendapat penghargaan Jenderal TNI Kehormatan.
Luhut Binsar Pandjaitan kini dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman
Dudung, yang dilahirkan di Bandung pada 19 November 1965, dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
Sebelumnya, Dudung sudah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 2021-2023. Dia meninggalkan posisi ini pada 25 Oktober 2023 karena telah memasuki masa pensiun.
Karier militer Dudung dimulai sejak lulus dari Akademi Militer Magelang pada 1985 dan bergabung dengan korps infanteri. Ia menempati berbagai posisi penting, termasuk Pangdam Jaya, hingga Pangkostrad sebelum menjadi KSAD.
Selain aktif di militer, Dudung juga telah meraih gelar akademis doktor di bidang Manajemen Strategis dari Universitas Trisakti pada 2023 dan diangkat sebagai guru besar.
Dilansir Antara, Dudung sempat menjelaskan tugas-tugas yang diembannya usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.
“Tentunya pertahanan ini tidak serta merta berkaitan dengan alutsista ya. Biasanya pertahanan itu, pertahanan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan,” ujar Dudung.
Ia menambahkan bahwa sejumlah fokus isu pertahanan yang ingin dikerjakannya yaitu perkembangan situasi di Lebanon, termasuk negara-negara lain yang ada keterlibatan pasukan TNI sebagai pasukan perdamaian, serta memprioritaskan masalah pertahanan di Papua.
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Terawan Agus Putranto.
Terawan Agus Putranto resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional untuk periode 2024-2029.
Sosok Terawan bukan nama asing di dunia kesehatan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada periode 2019-2020, namun jabatannya kemudian digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin.
Dalam dunia kedokteran, Terawan juga dikenal sebagai dokter militer berpangkat Letnan Jenderal di TNI Angkatan Darat, di mana ia sempat menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.
Pria kelahiran Yogyakarta ini memulai karier ketika diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan memilih jalur kedokteran militer di TNI AD. Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran umum pada 1990, melanjutkan spesialisasi radiologi di Universitas Airlangga pada 2004, kemudian menempuh program doktor di Universitas Hasanuddin pada 2016.
Terawan pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia dan Ketua ASEAN Association of Radiology. Dia pun dikenal sebagai Ketua Tim Dokter Kepresidenan, sebuah posisi yang diembannya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009.
Namun, kiprah Terawan sempat menuai perhatian publik ketika ia memperkenalkan metode “cuci otak” yang diklaimnya dapat memberikan hasil positif bagi pasien stroke, sehingga menuai kritik dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga ia diberhentikan sementara dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI selama 12 bulan (26 Februari 2018-25 Februari 2019).
Kini, dengan peran barunya sebagai Penasihat Khusus Bidang Kesehatan, Terawan berjanji akan memberikan masukan yang objektif dan jujur kepada Presiden.
“Saya akan memberikannya dengan penuh kejujuran, dengan penuh objektivitas, dan mudah-mudahan bermanfaat buat bangsa dan negara,” tuturnya.
BACA JUGA:
Presiden Prabowo Subianto Umumkan Nama-nama Menteri Kabinet Merah Putih
Prabowo Subianto Lantik Tujuh Penasihat Khusus Presiden, Berikut Daftanya!
Diketahui Presiden RI Prabowo Subianto melantik tujuh orang sebagai Penasihat Khusus Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Pelantikan tujuh Penasihat khusus Presiden itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140P Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya. Kesatu mengangkat Penasehat Khusus Presiden,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara membacakan Keputusan Presiden tersebut.
Berikut tujuh Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo:
1. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Wiranto S.H.M.M
2. Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Prof Dr Dudung Abudrachman SE MM.
4. Penasihat Khusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.
5. Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A.,
6. Penasihat Khusus Presiden Khusus Bidang Haji Muhadjir Effendy
7.Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K)
Sebelumnya Presiden Ke-7 Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Penetapan Perpres itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024 saat ia masih menjabat Presiden.
Sebagaimana salinan perpres yang diunduh di laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres itu mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Baik Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden.
Keduanya melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.***
