Menham Pigai: Jaga Keamanan Papua Tengah Harus Humanis dan Berorientasi Kesejahteraan
Diterbitkan Senin, 17 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST NABIRE – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menjalankan roda pemerintahan.
Arahan itu disampaikan Pigai dalam rapat bersama Forkopimda Papua Tengah di Nabire, Minggu malam (16/8/2026), usai mendengarkan pemaparan dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, berbagai unsur menyampaikan kondisi terkini di Papua Tengah, termasuk dinamika keamanan dan persoalan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pigai menilai ada kesamaan visi dari seluruh unsur untuk memperbaiki kondisi masyarakat, meski masih ada hambatan di lapangan.
“Saya berkesimpulan bahwa pada intinya Bapak-bapak menginginkan sesuatu yang baik, tapi ada hambatan. Nah, hambatan ya nanti itu bagian kita,” kata Pigai.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu menegaskan, berbagai masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah akan dicatat dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Pigai mengingatkan, penanganan di Papua Tengah tidak boleh hanya fokus pada aspek keamanan.
“Jaga rakyat juga, cintai rakyat. Rakyat ini rakyat kita, Pak. Kita ini kan hidupnya cuma sebentar. Yang penting yang sekarang kita ini, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangun rakyat, kesejahteraan rakyat. Kita hanya bisa yang itu, kita lakukan yang terbaik,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah dan aparat memastikan setiap kebijakan berorientasi pada penyelesaian persoalan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Papua Tengah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Karena itu kinerja unsur pemerintahan dan keamanan di wilayah tersebut juga menjadi sorotan.
BACA JUGA:
Menteri HAM Natalius Pigai RDP Dengan Komisi XIII DPR RI: Kalau Mau Saya Kasih Kuliah
Dialog ini berlangsung di tengah upaya Pemda dan aparat menjaga stabilitas keamanan Papua Tengah pasca sejumlah insiden di beberapa wilayah.
Pemerintah pusat dan daerah saat ini juga terus berkoordinasi terkait penanganan pengungsi, pemulihan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan masyarakat sipil.
Pigai menekankan, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan Pemda memiliki peran bersama untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat di kampung-kampung.
“Pendekatan keamanan saja tidak cukup. Harus ada pendekatan kemanusiaan, pendekatan kesejahteraan. Itu yang akan membuat rakyat percaya kepada negara,” pungkasnya.***
