KPK OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Terkait Dugaan Suap Proyek
Diterbitkan Senin, 20 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), langsung diterbangkan ke Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain LAZ, enam orang lainnya juga turut dibawa dari Lombok Barat menuju Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan LAZ akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebelum diterbangkan, LAZ sempat diperiksa di Mako Satbrimob Polda NTB.
“Tim membawa Bupati Lombok Barat malam ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi, *Senin 20/7/2026* malam.
“Tim membawa tujuh orang ke Jakarta, salah satunya adalah Bupati Lombok Barat,” imbuhnya.
OTT dilakukan Senin pagi 20/7/2026. Total ada belasan orang yang diamankan KPK dalam operasi senyap ini.
Selain Bupati LAZ, KPK juga mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat serta Direktur PT Air Minum Giri Menang (AMGM) yang berkantor di Kota Mataram.
Budi menyebut perkara ini diduga terkait penerimaan sejumlah uang oleh Bupati berkenaan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Perkara ini diduga terkait adanya penerimaan oleh bupati berkenaan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” katanya.
Dalam penggeledahan, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah dan berbagai dokumen terkait proyek.
Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya Kantor Bupati Lombok Barat, Kantor Dinas PUPRPKP Lombok Barat, dan Kantor PT AMGM.
BACA JUGA:
KPK Didesak Segera Periksa Bupati Sitti Husniah Talenrang, Momentum Hak Angket DPRD Gowa
KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Budi memastikan KPK akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“KPK mengimbau seluruh pihak agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Jika dalam 24 jam ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK dapat menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
OTT ini menjadi sorotan karena menyasar kepala daerah aktif di NTB. Masyarakat Lombok Barat kini menunggu kejelasan proses hukum yang akan dilakukan KPK. ***
