Wabup TTS Jhony Army Konay Tegaskan Komitmen Penanganan Stunting di TTS
Diterbitkan Kamis, 20 November, 2025 by NKRIPOST
NKRI POST, TTS – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menegaskan keseriusannya dalam upaya menekan angka stunting, dengan target ambisius menurunkan prevalensi stunting hingga 51,8% pada tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pra-Musrenbang Tematik Stunting (Rembuk Stunting) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, bertempat di Aula Mutis pada Rabu, 19 November 2025.
Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah agar memiliki komitmen penuh terhadap penanganan stunting.
“Partisipasi semua pihak adalah kunci utama dalam mengatasi stunting,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif dan prestasi anak. Karena itu, Pemkab TTS menempatkan penanganan stunting sebagai prioritas utama.
Prevalensi 56,8% Jadi Alarm Darurat
Wabup Army menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS yang mencapai 56,8%, masih jauh di atas rata-rata Provinsi NTT maupun nasional.
“Kondisi ini menjadi alarm darurat bagi Kabupaten TTS untuk bertindak cepat dan tepat,” ujarnya.
Fokus pada 1000 HPK & Penguatan Pendanaan
Dalam strategi penanganan, Pemkab TTS menitikberatkan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fase krusial pencegahan stunting. Selain dukungan APBD, pemerintah daerah juga mewajibkan setiap desa mengalokasikan 20% APBDes untuk program penanganan stunting.
Kolaborasi Lintas Sektor
Upaya penurunan stunting dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, mencakup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), NGO, dan pihak swasta.
Army berharap melalui strategi yang terencana dan kolaborasi yang solid, target penurunan stunting dapat tercapai.
>“Harapannya, Kabupaten TTS menjadi daerah yang sehat dan bebas stunting, sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ungkapnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, Ketua TP-PKK Provinsi NTT, lintas sektor, LSM/NGO, dan unsur swasta.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi kunci sukses dalam memberantas stunting di Kabupaten TTS.***(DoA)p
