KMP: Daerah Otonom Baru Diminta Lanjut Asal Pemerintah Tak Lupa Kesejahteraan Orang Asli Papua
Diterbitkan Sabtu, 26 Maret, 2022 by NKRIPOST
Di satu-sisi, ada rencana besar pemerintah baik pusat maupun daerah, di sisi-lain kesejahteraan rakyat masih jadi barang langka meski Papua berada dalam dekapan UU tentang Otonomi Khusus hasil amendemen. Niat memekarkan tanah Papua menjadi enam provinsi perlu dilihat lebih mendalam dan sungguh menjadi bahan refleksi bagi pemangku kepentingan Jakarta dan tanah Papua.
Malkin, Mahasiswa asal Kabupaten Teluk Bintuni mengatakan Mengapa kami semua perlu refleksi mendalam? Pertama, rencana pemekaran sejumlah provinsi baru di tanah Papua tampak sekadar ambisi elite tertentu untuk merebut jabatan. Lalu, saat jabatan digenggam, rakyat diborgol oleh kuasa formal elite. Elite lokal malah lebih hura-hura dengan jabatan, terpaut jauh dari rakyat dari kuasa formal yang direngkuh.
Lanjut Fadli Abdurrahman, Mahasiswa asal Kabupaten Kaimana menilai pemerintah perlu melihat tanah Papua secara keseluruhan, holistis, dan serius menyelesaikan berbagai akar persoalan tanah Papua yang masih menganga, sebelum mewacanakan kehadiran provinsi baru baik di Papua maupun Papua Barat.
Dan Salma, asal Kabupaten Sarmi meminta pemerintah mesti serius menjalankan sejumlah kebijakan terdahulu guna mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia.
Beberapa narasumber yang tergabung juga menjawab beberapa pertanyaan wartawan saat sesi konferensi pers dalam mendukung pemakaran di tanah papua pada jumat (25/03/2022) di Cafe saham, DKI Jakarta.
Adapun isi dari konferensi pers Konferensi Mahasiswa Papua sebagai berikut ;
1. Kami konferensi mahasiswa papua, mendukung adanya pemekaran provinsi ditanah papua.
2. Konferensi mahasiswa paoua mengajak semua masyarakat papua umtuk terus mengawal dan mengawasi program pemerintah terkait pemekaran provinsi di tanah papua agar bisa membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyat papua.
