NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Profil

BAGIKAN :

NKRIPOST, JAKARTA – Kehadiran Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi disingkat (Lembaga K.P.K) dianggap sangat penting dalam memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam menciptakan civil society yang dinamik, indepedensi , dan mandiri yang dilakukan berbagai aktivitas Mengungkap, Memberantas dan Melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi serta memberi pendampingan, pembelaan, penyadaran masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak dirikan pada tahun 2002 sampai hari ini dinilai penting keterlibatan masyarakat dan Lembaga/Organisasi untuk memberantas Korupsi di Negeri Republik Indonesia ini.

Kita ketahui bersama bawah komisi Pemberantasan korupsi (KPK) merupakan salah satu Institusi yang kerjanya lebih nyata dalam pemberantasan korupsi, karena lembaga ad hoc ini merupakan lembaga yang diberi wewenang khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berbicara pengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi wewenang berdasarkan Perintah Undang-Undang dan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang diberikan wewenang untuk menengani masalah Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui bersama bawah Kejaksaan dan Kepolisian bertugas menangani pemberantasan tindak pidana korupsi saja, tetapi juga tindak pidana yang lain harus dilakukannya sehingga tidak fokus dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA :

Upaya Pemberantasan Korupsi Merupakan suatu upaya penegakkan hukum di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka tetapi tegas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) didirikan oleh Indranas Gaho sejak tahun 2013 di Jakarta, dengan Akta Notaris Pendirian No.04 oleh Eka Verawaty SH.M.Kn, tanggal 24 November 2017 dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0017001-AH.01.07 Tahun 2017 serta hingga saat ini telah membentuk Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah/Pimpinan Kecamatan di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh Indonesia. Kehadiran Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) ini menyelaraskan satu visi dan satu misi untuk menyuarakan satu suara dan satu tekad untuk bersama sama Memberantas Korupsi di Negeri tercinta Republik Indonesia.
Mengingat betapa pentinganya Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) yang berbasis pada Pemberantasan Korupsi (Extra Odinary Crime). Maka Lembaga KPK masih terus membentuk Pimpinan Wilayah dalam tingkat Provinsi, Pimpinan Daerah dalam tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan Kecamatan dalam tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia.

NAMA ORGANISASI :
Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi disingkat (Lembaga K.P.K)

ALAMAT KANTOR PIMPINAN NASIONAL :

JL. TAMAN PALEM MALL Lt. 3 CENGKARENG, JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

ALAMAT KANTOR SEKRETARIAT NASIONAL :

JL. TAMAN PALEM MALL Lt. 3 CENGKARENG, JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

TLP. (021) 5435 1674

TEMPAT DAN WAKTU PEMBENTUKAN
Jakarta , 21 Oktober 2013

DASAR DAN LANDASAN HUKUM:
1. Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Koropsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
8. Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2000, tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi;
11. Akta Notaris Eka Verawaty S.H.M.Kn, Nomor 04/2017, tertanggal 24 November 2017
12. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0017001-AH.01.07 TAHUN 2017

ASAS LEMBAGA :
1.Pancasila
2.Undang Undang Dasar 1945

MOTTO LEMBAGA:
UNGKAP, BERANTAS DAN LAPORKAN !

VISI DAN MISI :

Visi Lembaga:
Lembaga ini Mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang bersih dan Komitmen dengan sikap Perang Terhadap Korupsi

Misi Lembaga:
1. Mewujudkan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan dan kinerja Pemerintahan;
2. Mendorong Institusi Negara untuk melaksanakan Pengelolaan Sistem Pemerintahan yang bersih Profesional dan Pro Rakyat;
3. Melakukan Pengawasan Serta Turut Serta dalam Penegakan dan Pemberantasan Korupsi secara Independen, Profesional ,dan Objektif melalui dan/atau bersama Institusi Negara;
4. Melaksanakan Edukasi Hukum bagi masyarakat dan memperjuangkan nilai nilai kepastian dan kemanfaatan Hukum .

NILAI INTI PROFESIONALISME :
Bersifat Profesional dan Independen

PROGRAM KERJA :
1. Melakukan Pengawasan, Investigasi, dan Penelitian Terhadap segala kegiatan dan aktivitas Pemerintah Pusat maupun Daerah .
2. Menerima Pengaduan dan Laporan Masyarakat atas segala pelanggaran hukum terutama di bidang Tindak Pidana Korupsi;
3. Mengadakan Sinergisitas dan kerja sama dengan instansi penegak hukum di wilayah Republik Indonesia;
4. Melakukan Edukasi dan Pembinaan hukum bagi masyarakat, baik dikerjakan mandiri maupun;
5. Melakukan Koordinasi, Klarifikasi hingga Pengaduan/ pelaporan dugaan tindak pidana korupsi kepada instansi penegak hukum terkait secara professional dan merakyat
6. Menyelenggarakan program bersama baik perintah undang undang maupun hasil kerja sama. (boy)

Diterbitkan Pada Agustus 14, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami
%d blogger menyukai ini: