KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak: Kondisi Aceh Masih Terkendali
Diterbitkan Senin, 17 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan tidak ada penambahan personel TNI untuk pengamanan Aceh. Hal itu disampaikan menyusul kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh pada Sabtu (15/8/2026).
“Kondisi Aceh sejauh ini masih terkendali. Enggak, enggak ada penambahan (pengamanan),” ujar Maruli di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Maruli mengatakan TNI tetap berkomitmen mendukung Polri dalam menjaga keamanan di Aceh. Namun menurutnya, penambahan pasukan belum diperlukan.
“Saya sudah tanya sampai tadi pagi, saya cek, Pangdam tidak perlu. (Kami) tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah,” tambah dia.
Ia juga menegaskan TNI siap membantu penegakan hukum jika dibutuhkan. “Kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum,” ucap Maruli.
Terkait potensi gejolak lanjutan, Maruli menilai situasi tidak terlalu mengkhawatirkan. “Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja. Enggak enggak terlalu (mengkhawatirkan),” tuturnya.
Kericuhan terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu (15/8).
Peristiwa dipicu pengibaran bendera bulan bintang di tiang utama masjid. Aparat sempat meminta massa tidak mengibarkan bendera tersebut, namun massa tetap melakukannya.
Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat di sekitar masjid dan jalan di depannya.
Polda Aceh menyatakan situasi setelah kericuhan telah kembali kondusif. Personel gabungan TNI-Polri masih disiagakan di sekitar lokasi dan patroli akan ditingkatkan di sejumlah wilayah.
BACA JUGA:
KSAD Jenderal Maruli: Jangan Biarkan Warga Puluhan Tahun Tanpa Air dan Jembatan, TNI AD Harus Jadi Solusi
Di tengah situasi tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan DPR terkait Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada 2027.
“Untuk masyarakat Aceh saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur kemudian juga Wakil Gubernur dan seluruh DPRA Aceh,” kata Supratman di lokasi yang sama, Senin (17/8).
Pernyataan Menkum ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai bergerak membahas masa depan Otsus Aceh agar tidak menimbulkan gejolak baru.
Aceh merupakan wilayah dengan sejarah panjang konflik dan perjanjian damai Helsinki 2005. Simbol bendera bulan bintang masih menjadi isu sensitif.
Pernyataan KSAD yang menyebut kericuhan “hanya melibatkan anak muda” menunjukkan TNI-Polri ingin meredam eskalasi dan tidak ingin situasi melebar.
Langkah koordinasi pemerintah soal Otsus juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Aceh ke depan.
Hingga Senin (17/8/2026) siang, situasi di Banda Aceh dan sejumlah daerah lain di Aceh terpantau aman. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu perdamaian di Bumi Serambi Mekkah.*
Reporter: Iwa
Editor: Herri
