Alya Cahya BPP KAPMI: Pertumbuhan 6% Percuma Jika Daya Beli Rakyat Tak Naik
Diterbitkan Sabtu, 15 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Badan Pengurus Pusat Komunitas Anak Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dalam RUU APBN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai target optimis namun realistis.
Namun BPP KAPMI menekankan, target itu tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan APBN. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, investasi swasta, dan pergerakan 64 juta UMKM.
“5,29% di Q2-2026 itu fondasi kita. Untuk naik ke 6%, mesinnya harus dinyalakan. Mesin itu namanya investasi swasta, industri, ekspor, dan 64 juta UMKM,” kata Bendahara Umum BPP KAPMI Alya Cahya usai menghadiri Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Alya, peran pemerintah cukup memastikan 3 hal fundamental: kepastian hukum, birokrasi yang cepat, dan infrastruktur yang siap. Setelah itu, dunia usaha yang harus mengeksekusi di lapangan.
Dalam Nota Keuangan 2027, pemerintah menargetkan inflasi 2,5%, kurs Rp17.500 per USD, dan defisit anggaran 2,4% dari PDB. Total belanja negara dipatok Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun.
BPP KAPMI mendukung 8 prioritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun Alya mengingatkan agar eksekusi di lapangan benar-benar berdampak.
“Pangan harus bikin petani untung. Hilirisasi harus bikin pabrik baru dan buka lapangan kerja untuk anak muda. Perumahan harus bikin KPR makin mudah diakses. Kalau 8 prioritas ini dieksekusi benar, 6% bukan mimpi,” tegasnya.
Alya juga menyoroti kualitas belanja. Ia meminta pemerintah tidak “salah diet” dalam efisiensi anggaran.
“Fiskal harus sehat, tapi lindungi anggaran untuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Karena ujungnya cuma satu: rakyat harus merasakan di lapangan kerja dan daya beli,” ujarnya.
BACA JUGA:
BPP KAPMI Gaspol Ke Desa, Bentuk Satgas MBG dan Koperasi Merah Putih
BPP KAPMI mendorong pemerintah menjadikan 64 juta UMKM sebagai tulang punggung pencapaian target. Apalagi sektor UMKM terbukti menjadi bantalan saat krisis.
“Pertumbuhan tidak bisa hanya bertumpu pada APBN. Konsumsi rumah tangga, investasi, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital dan UMKM harus bergerak bersamaan,” kata Alya.
Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi yang tidak hanya mengejar nilai ekspor, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru.
BPP KAPMI menyatakan siap menjadi jembatan antara pemerintah dan pengusaha muda untuk mengawal dan mengimplementasikan program-program prioritas.
“Target 6% akan percuma jika tidak diiringi peningkatan daya beli rakyat. Karena itu, setiap Rp1 dari APBN Rp4.097,2 triliun harus terukur dampaknya terhadap penciptaan kerja dan penurunan kemiskinan,” pungkas Alya.***
