Tambang Emas Ilegal Di Madina Semakin Vulgar, Diduga Dibekingi Oknum Aparat Berseragam
Diterbitkan Kamis, 30 Juli, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST PANYABUNGAN – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin / PETI yang merugikan negara ratusan triliun per tahun, seolah tak digubris di Kabupaten Mandailing Natal / Madina, Sumatera Utara.
Aktivitas PETI dengan alat berat ekskavator justru kian vulgar, arogan, dan terkesan kebal hukum. Puncaknya, sejumlah elemen aktivis menduga kuat ada “payung perlindungan” dari oknum petinggi aparat berseragam di balik gurita bisnis haram ini.
Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah / IPA Madina, Hanafi Lubis, menyebut salah satu aktor utama PETI di wilayah Kotanopan berinisial PW bersama rekannya GD.
“Rasanya mustahil tambang ilegal menggunakan alat berat bisa beroperasi begitu vulgar dan terbuka dan berada tidak jauh dari kantor polsek dan koramil, jika tidak ada ‘tangan kuat’ di belakangnya?” cetus Hanafi di Panyabungan, Senin (28/7/2026).
Ia menduga kuat ada oknum petinggi aparat yang “menggadaikan seragam dan kewenangannya demi menjadi tameng pengaman” bagi mafia sekelas PW dan GD.
Ekspansi alat berat sindikat PW disebut berjalan tanpa hambatan. Ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terang-terangan terhadap instruksi Presiden yang menjadikan pemberantasan tambang ilegal sebagai program prioritas nasional.
Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi koalisi aktivis, praktik PETI marak di 12 kecamatan:
Kotanopan, Huta Bargot, Naga Juang, Siabu, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Natal, Sinunukan, Batahan, hingga Muara Batang Gadis.
Hanafi menyebut, aktivitas perusak lingkungan ini kerap luput dari penindakan karena kuatnya jejaring pengaman oknum TNI/Polri di lapangan.
Sejumlah oknum dengan inisial A, B, Lbn, Mnk, Ind, Ze, AL, J ditengarai ikut terlibat sebagai “payung” bagi operasi ilegal tersebut.
Pernyataan Hanafi diamini sejumlah pimpinan organisasi saat jumpa pers. Hadir:
Ketua PC IPNU Nuzul Ramadhan, Direktur The Madina Green Institute Ridwandi, Ketua KLIK SK Ahmad Rangkuti, Sekjen KBM Madina Sultan H, Ketua JAM NU Dahler Lubis.
Mereka menyesalkan institusi negara yang seharusnya di garda terdepan penegakan hukum, justru diindikasikan beralih fungsi menjadi penyedia jasa pengamanan bagi para “bohir hitam” tambang ilegal.
“Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi potret nyata rusaknya moral oknum aparat,” tegas Hanafi.
BACA JUGA:
Tambang Emas Ilegal Merajalela Di Kotanopan Madina, Kapolri Diminta Turun Tangan Berantas PETI
Koalisi aktivis mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk:
1. Turun tangan langsung melakukan investigasi komprehensif dan transparan
2. Membersihkan institusi dari praktik pembekingkan
3. Memecat oknum aparat yang merusak kredibilitas dan integritas institusi
Menurut mereka, penegakan hukum di Madina terkait PETI sudah mandul dan macet total akibat dugaan konflik kepentingan oknum berseragam.
“Penangkapan terhadap aktor utama PW dan GD di Mandailing Natal adalah momentum krusial untuk membongkar rantai pasok kejahatan lingkungan sekaligus menguji taji aparat,” pungkas mereka.
Aktivis mengingatkan, Presiden Prabowo telah berulang kali memerintahkan para jenderal dan petinggi TNI/Polri untuk tidak main-main dan tidak membekingi tambang ilegal yang mencekik perekonomian negara serta merusak ekosistem.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi dan membuka ruang hak jawab sesuai UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Reporter: Magrifatulloh
VIDEO REKOMENDASI:
