Proyek Jalan Desa Bakau Besar Dipertanyakan, Warga Soroti Kualitas dan Transparansi Pelaksanaan Pembangunan
Diterbitkan Sabtu, 24 Januari, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST MEMPAWAH – Proyek pembangunan jalan di Desa Bakau Besar, Kecamatan Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) memicu keresahan publik. Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang diduga telah dialokasikan pemerintah. Dugaan praktik mark up pun mencuat dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Pantauan tim media di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada fisik proyek. Jalan yang telah dibangun tampak tidak memenuhi standar teknis sebagaimana lazimnya proyek infrastruktur pemerintah. Lebar jalan terlihat sempit, struktur lapisan pengerasan tidak merata, serta kualitas material yang digunakan dinilai tidak mencerminkan nilai anggaran proyek yang semestinya.
Temuan ini memperkuat kecurigaan warga bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis (spek) yang seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Sejumlah warga Desa Bakau Besar mengaku resah karena proyek jalan tersebut dikerjakan tanpa informasi yang jelas. Di lokasi pembangunan, tidak ditemukan papan informasi proyek yang biasanya memuat keterangan penting, seperti nilai anggaran, sumber dana, nama kontraktor pelaksana, serta jangka waktu pengerjaan.
“Kami tidak tahu ini proyek dari anggaran mana, nilainya berapa, dan siapa yang mengerjakan. Tidak ada plang proyek sama sekali,” kata salah seorang warga Desa Bakau Besar, yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Sabtu(24/1/26).
Ketiadaan papan informasi proyek dinilai sebagai bentuk minimnya transparansi. Padahal, dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana publik, keterbukaan informasi merupakan kewajiban agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Warga menilai kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pelaksanaan proyek tersebut
Selain persoalan transparansi, warga juga menyoroti kualitas fisik jalan yang dibangun. Menurut mereka, ukuran jalan dan hasil pekerjaan tidak sebanding dengan standar proyek infrastruktur pemerintah.
“Kalau melihat hasilnya, ini sangat mencurigakan. Lebarnya kecil, kualitasnya biasa saja. Tapi katanya ini proyek anggaran besar. Tidak masuk akal kalau dilihat dari hasil di lapangan,” ungkap seorang warga lainnya.
Warga menyebut bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terutama mengingat jalan desa merupakan infrastruktur vital yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga sehari-hari.
Jalan yang dibangun seharusnya mampu memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru menimbulkan kekhawatiran akan cepat rusak dan membahayakan pengguna.
BACA JUGA:
Tim media yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi menemukan indikasi yang sejalan dengan keluhan warga. Secara visual, kualitas pekerjaan dinilai tidak mencerminkan proyek sesuai standar teknis. Struktur jalan tampak tipis, pengerasan tidak maksimal, serta finishing yang terlihat seadanya. Beberapa bagian jalan bahkan menunjukkan indikasi pengerjaan yang terburu-buru, tanpa perencanaan teknis yang matang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek tersebut.
Dugaan mark up muncul seiring dengan ketidaksesuaian antara hasil fisik proyek dan standar anggaran yang lazim untuk pembangunan jalan. Mark up sendiri merupakan praktik penggelembungan anggaran yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang berpotensi merugikan keuangan negara. (Tris).
