Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan: Pilkada Campuran Bisa Menjadi Jalan Tengah
Diterbitkan Jumat, 2 Januari, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai bila penerapan model pemilihan kepala daerah (pilkada) campuran bisa menjadi jalan tengah atau solusi kompromi terhadap perdebatan antara pilkada langsung dan tidak langsung atau melalui DPRD.
Dia mengungkapkan, semangat perubahan model pilkada sejatinya bertujuan untuk memastikan pembangunan di berbagai daerah dapat berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional yang diusung pemerintah pusat.
Namun, perubahan sistem pilkada ke depan harus tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama negara demokrasi. “Jika pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang nekat mengangkangi hak-hak politik rakyat, maka potensi terjadinya instabilitas politik akan sangat terbuka,” kata Yusak, Jumat 2 Januari.
Karena itu, pemerintah dan DPR harus menyikapi polemik terkait pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD secara arif dan bijaksana. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah formulasi yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, elite partai politik, serta aspirasi rakyat.
“Nah, untuk menjembatani keinginan pemerintah, elite partai, dan rakyat, maka perlu dipertimbangkan sebuah opsi yang moderat,” sambung Yusak.
BACA JUGA:
Dekorasi Demokrasi Pasca Pilkada
Dia mengatakan, penerapan model pilkada campuran di mana pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, sementara tingkat provinsi atau pemilihan gubernur dapat dilakukan melalui DPRD atau melibatkan pemerintah pusat bisa menjadi opsi moderat.
Melalui model pilkada campuran, lanjut Yusak, keselarasan pembangunan nasional dan daerah dapat terwujud tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. “Opsi ini bisa menjadi jalan tengah untuk menghindari kebuntuan politik sekaligus mencegah potensi gejolak di masyarakat,” imbuhnya.***(voi)
