NKRIPOST

NKRIPOST – VOX POPULI PRO PATRIA

Kades Pondok Batu : Belum Pasang Baliho Info APBDES 2024, Menunggu Pemeriksaan Inspektorat

Listen to this article

Diterbitkan Selasa, 28 Mei, 2024 by NKRIPOST

Kantor Kepala Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.(ist)

NKRIPOST.CO LABUHANBATU – Mayoritas desa yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara belum memajang baliho realisasi pengunaan Dana Desa (DD) Tahun 2023 berikut info grafis/rencana penggunaan DD tahun 2024.Padahal DD dan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 tahap pertama sudah diterima.

Seperti yang dikatakan CP Siringoringo Kepala Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu menerangkan kepada sejumlah wartawan di halaman kantor Camat Bilah Hulu, Senin (28/5/2024).

“Belum dipasang, kami masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten” ujarnya.

Saat ditanya, kenapa harus menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, apa lagi ADD dan DD desa Pondok Batu tahun anggaran 2024 tahap pertama sudah dikucurkan, berarti penggunaan DD tahun 2023 sudah dipertanggungjawabkan.Entah kenapa CP Siringoringo Kades Pondok Batu tidak menjawab.

Tetapi Kades Pondok Batu itu menyatakan desanya sudah menerima DD tahun anggaran 2024 tahap pertama, tetapi belum diterima secara keseluruhan atau 60 % dari jumlah keseluruhan.

“DD tahun 2024 tahap pertama sudah dikucurkan ke desa, tetapi belum penuh” ujarnya.

Terpisah, Ahlan Ritonga Kepala Inspektorat Labuhanbatu melalui pesan Whatshapnya membenarkan bahwa pihaknya belum memeriksa penggunaan APBDES Pondok Batu tahun 2023, Senin (28/5/2024),” Betul APBDes TA 2023 desa Pondok Batu belum ada pemeriksaannya” ujarnya.

BACA JUGA :

Asisten I Pemkab Labuhanbatu : Dari 75 Desa yang ada, 2 Masuk Kategori Mandiri

Relawan Prabowo Korps Pasgibra Nusantara Dukung Didi Tasidi Maju Calon Jaksa Agung

Oknum Masyarakat Tolak Pengoperasian PKS PT PPSP di Amankan Polres Labuhanbatu

Disisi lain, Ahlan juga menegaskan, pemasangan baliho realisasi APBDES 2023 dan APBDES tahun 2024 tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan Inspektorat.”Pemasangan baliho tak ada keharusan/ketentuan harus diperiksa Inspektorat lebih dulu” ujarnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan, desa wajib pasang baliho APBdes di tempat umum agar masyarakat tahu besaran dana desa yang digunakan.**(ACD)

VIDEO REKOMENDASI:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

REDAKSI: JL. RAYA PENGGILINGAN NOMOR 21 CAKUNG JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA TLP. (021) 2246 9861 WA: 0856 9118 1460  
EMAIL: [email protected]
NKRIPOSTCO ©Copyright 2024 | All Right Reserved