Pakta Integritas Pj Bupati Dan Kabinda Menangkan Ganjar Pranowo Jadi Sorotan
Diterbitkan Senin, 20 November, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan kasus Pakta Integritas pemenangan Ganjar antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat adalah contoh yang bisa memicu hilangnya kepercayaan rakyat pada institusi negara.
“Itulah contoh yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral,” kata Anies usai menghadiri deklarasi dukungan Garda Matahari, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 November 2023.
Sebelumnya, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Dalam penggeledahan di kediaman Yan Piet, disebut-sebut ditemukan Pakta Integritas antara Yan Piet dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Sebagai Pj Bupati, dia ditugasi mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara minimal sebesar 60%+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di Kabupaten Sorong.
Anies mengatakan manuver penjabat negara semacam itu merugikan lembaga negara. Ia mengatakan mestinya penjabat negara yang punya aspirasi politik pribadi hendaknya mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
“Bila anda memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara. Mundur dari negara. Laksanakan aspirasi pribadi anda,” ujar dia.
Anies mengatakan upaya pejabat menggunakan kekuasaannya adalah tindakan yang merendahkan negara. Bahkan, kata dia, sikap kesewenangan penjabat negara tersebut menurunkan derajat negara.
“Rakyat tidak percaya pada negara karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan alat negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja,” katanya.
BACA JUGA:
Empat Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Datangi Kantor Bawaslu Belu, Ini Tujuannya!
Dua Jalan Kampung Mau Diambil Alih, Konflik Warga Kebon Sirih dan MNC Group Berlanjut
Ibu kandung Anggota Bawaslu Kabupaten Belu Maju Caleg DPR, Sampaikan Pernyataan Terbuka
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sedang mendalami dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
“Bawaslu sedang menelusuri dan mendalami atas informasi tersebut. Bawaslu akan menelusuri kebenaran dokumen itu,” ujar Anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
Puadi mengatakan belum ada laporan ke Bawaslu terkait dokumen itu. Namun, Bawaslu tetap akan mendalaminya. “Belum (ada laporan),” katanya menambahkan.
Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa memberikan tanggapan terhadap dugaan pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Andika mengungkapkan bahwa TPN akan memberikan jawaban resmi terkait tuduhan tersebut.
Menurut Andika, dugaan pakta integritas yang sedang ramai dibicarakan di media sosial adalah tuduhan sepihak. Dia menyatakan bahwa seluruh anggota TPN telah memperhatikan tuduhan tersebut dan akan menggunakan hak jawab yang dimilikinya kepada publik.
“Kita juga punya hak untuk menjawab dan kita pasti akan menjawab. Nanti tunggu saja di Cemara 19 (media center TPN), kita akan berikan perhatian kepada isu ini supaya ada penjelasan resmi dari TPN nanti,” ucap Andika dalam keteranganya, Sabtu 18 November.
Mantan panglima TNI itu menjelaskan bahwa setiap tuduhan terhadap kubu Ganjar-Mahfud akan disikapi dengan serius oleh TPN.Menurutnya, TPN memiliki komitmen untuk berperan dalam pemilu yang berlangsung jujur dan adil, dan tidak menutupi kesalahan.
Andika juga mempersilakan semua pihak untuk melaporkan setiap unsur pendukung pasangan Ganjar-Mahfud apabila terbukti melakukan kecurangan. Dia menegaskan TPN akan aktif memantau penyelenggaraan Pemilu 2024, dan setiap anomali yang ditemukan akan dibahas dan dilaporkan oleh deputi hukum.
“Kami akan berusaha untuk mengawal dan melaporkan semua yang dianggap anomali atau ketidaknormalan kepada deputi hukum (TPN), dan selanjutnya akan diproses,” ucap Andika.
Untuk menjaga keberlangsungan Pemilu 2024 secara bersih, TPN juga berencana mendirikan posko nasional yang akan diresmikan pada Minggu (19/11/2023). Lokasi dan format pengurus posko tersebut belum dijelaskan secara terperinci oleh Andika, tetapi setiap posko akan menerima laporan awal terkait dugaan kecurangan atau penyimpangan pelaksanaan pemilu.
“Misalnya ada yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, mereka mereka bisa melaporkan ke situ,” ujar Andika.
Sebelumnya, dokumen yang diduga sebagai pakta integritas atas nama Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, menjadi viral di media sosial.
Diketahui, berbarengan dengan kabar terjaringnya Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), beredar juga pakta integritas yang mengharuskan Yan memenangkan capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong saat Pilpres 2024.
Dalam salinan pakta integritas yang diterima, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.
Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Terakhir, yang kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.*(tim)
