Ganjar Pranowo Tetap Siap Jadi Capres 2024 Jika Ditunjuk, Meski Di Sanksi PDIP
Diterbitkan Senin, 24 Oktober, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi akibat pernyataan siap maju jika ditunjuk jadi capres di Pilpres 2024. Meski tak melanggar disiplin partai, pernyataan itu dianggap membuat multitafsir.
“Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan, jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022.
Dengan sanksi itu, Ganjar diharap bisa lebih disiplin. Apalagi, Ganjar disebut Komarudin bukan kader kemarin sore.
“Beliau ini bukan kader baru masuk, ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana,” tegasnya.
“Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin,” sambung Komarudin.
BACA JUGA:
PDIP: Calon Presiden 2024 Yang Di Usung Harus Memiliki Krateria Ini
PAC PPP Se Kota Jakarta Selatan Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
DPW PPP Banten Hingga Kader Kabah Jakarta Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo jadi Capres 2024
Merespon sanksi tersebut, Ganjar Pranowo menegaskan akan patuh pada putusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang Pilpres 2024. Sebagai kader, Ganjar akan menunjukkan kesetiannya pada partai.
“Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketua umum,” kata Ganjar pada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober.
“Semua pasti akan mengikuti,” sambungnya.
Saat momen tersebut, Ganjar menunjuk ke baju yang digunakan. Ketika itu, dia memakai kemeja berwarna merah yang dilengkapi dengan gambar banteng di bagian belakang.
Ganjar datang ke kantor DPP PDIP memberikan klarifikasi kepada Dewan Kehormatan PDIP terkait pernyataannya siap jadi calon presiden. Dia juga menerima sanksi yang teguran lisan yang diberikan.
“Tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat,” ujar kader PDIP ini.
Berikutnya, Ganjar akan memperbaiki komunikasi publik sehingga tak terjadi multitafsir. Namun, Ganjar tak mau menarik pernyataan siap jadi capres jika ditunjuk.
Menurut Ganjar, sebagai kader dia harus siap terhadap seluruh pernyataannya.
“Saya orang diklat. Semua kader harus siap. Apa pun,” tegasnya.
“Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan dan semua kader harus ikut,” sambung Ganjar.
BACA JUGA:
Demi Ganjar Pranowo Maju Capres 2024, Pengurus PDIP Ini Siap Di Buang Hingga Dibui
Ganjar Pranowo Makin Dijagokan Internal PPP, Ternyata Cuman Ini Alasannya
Posting Mencret nih si Hasto”, Stafsus Gubernur Kepri Menyuluk Kemarahan Kader PDI Perjuangan
Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, sanksi teguran yang diterima Gubernur Ganjar Pranowo adalah hal yang wajar. Siapapun yang melanggar pasti diberi hukuman, tak terkecuali dirinya.
Hasto mengaku pernah mendapatkan sanksi seperti Ganjar. Penyebabnya, ia melanggar disiplin partai.
“Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai Sekjen Partai, sanksi teguran. Karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober.
Dia tak memerinci sanksi apa yang diterimanya. Hasto justru bicara soal sanksi yang dijatuhkan kepada Ganjar.
Kata Hasto, sanksi teguran dijatuhkan karena Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503/internal/DPP/X/2022 yang ditandatangani pada 7 Oktober oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik. Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda,” ungkap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan pentingnya kader PDIP fokus pada mengatasi persoalan bangsa dan negara. Langkah ini untuk membantu kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Oleh karena itu, terkait capres-cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan,” tegas Hasto.
“Karena apapun ketika Pemilu 2024 dilaksanakan dalam suasana peri kehidupan, ekonomi yang jauh lebih baik, dengan legacy maksimum dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” sambungnya.(voi)
