Rapimnas Demokrat Bahas Penetapan Duet Anies-AHY?
NKRIPOST, JAKARTA – Partai Demokrat menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta pada 15-16 September 2022. Salah satu agenda Rapimnas yang mungkin dibahas, menetapkan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Rapimnas Demokrat memungkinkan untuk mengusung duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Karena keduanya sama kuat, maka siapa yang menjadi capres dan cawapres tampaknya akan dilihat dari capres yang akan diusung partai yang akan diajak koalisi. Untuk itu, kemungkinan besar Partai Demokrat akan mengusung Anies sebagai capres dan AHY sebagai cawapres (calon wakil presiden),” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 16 September.
Jamiluddin menyarankan, sebaiknya Partai Demokrat mengumumkan capres dan cawapres menjadi satu paket dalam Rapimnas tersebut.
“Paket tersebut (Anies-AHY) yang selayaknya didorong ke partai koalisi untuk diusung pada Pilpres 2024,” katanya.
BACA JUGA:
AHY – Airlangga Hartarto Yes
Zulfikar Hamonangan SH, Serap Aspirasi Internal Partai Demokrat
Jawara Banten Dukung Anies Baswedan for Presiden 2024 Dideklarasikan
Selain menentukan capres cawapres, Rapimnas Partai Demokrat, menurut Jamiluddin, juga akan menentukan teman koalisi.
Diketahui, belakangan ini Partai Demokrat lebih intens berkomunikasi dengan Partai NasDem dan PKS. Menurut Jamiluddin, kemungkinan besar akan diputuskan koalisi dengan kedua partai tersebut.
“Kalau Partai Demokrat pada Rapimnas nanti menetapkan koalisi dengan Nasdem dan PKS, maka paket Anies-AHY tampaknya memang sudah dikomunikasi sebelumnya. Karena itu, kemungkinan penolakan terhadap duet Anies-AHY dapat diminimalkan,” jelasnya.
Jamiluddin menambahkan, Rapimnas Demokrat kemungkinan juga akan membahas kenaikan harga BBM. Mencermati dari pernyataan elite politik Partai Demokrat belakangan ini, maka Rapimnas diperkirakan akan merekomendasikan penolakan terhadap menaikan harga BBM.
“Kalau Partai Demokrat nantinya menolak kenaikan BBM, maka sebaiknya diikuti dengan solusi. Dengan begitu Partai Demokrat akan menjadi partai solutif bagi rakyat. Hal itu sesuai dengan slogannya, berkoalisi dengan rakyat,” kata Jamiluddin.(voi)
