Luhut Binsar Panjaitan Dibilang Menteri Segala Urusan, Ini Jawaban Luhut..
Diterbitkan Sabtu, 28 Mei, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST.CO, JAKARTA – Baru-baru ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus masalah minyak goreng. Luhut pun bergegas untuk menyelesaikan masalah itu, bahkan sudah ada progress dengan akan mengaudit semua perusahaan minyak goreng.
Ketika mendapatkan tugas tersebut, banyak warganet yang mengatakan bahwa Luhut adalah menteri segala urusan. Apalagi Luhut saat ini juga masih mengurusi masalah Covid-19 sebagai Koordinator PPKM.
Kendati demikian, Luhut tegas membantah dirinya merupakan menteri yang menangani segala macam urusan. Menurut Luhut dirinya bisa mengoordinasikan pekerjaan secara terintegrasi. Dimungkinkan, hal itu yang menjadi pemicu Presiden untuk mempercayakan masalah minyak goreng kepada Luhut.
“Saya bisa membuat terintegrasi semua pekerjaan yang diberikan Presiden kepada saya. Orang banyak tidak sadar. Orang pikir ini mau menteri segala macam. Nggak! Saya bukan menteri segala macam, saya hanya Menteri Koordinator Bidang Maritim,” kata Luhut, dikutip dari Detik, Sabtu (28/5/2022).
BACA JUGA:
LBP Ditunjuk Presiden Sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Apa Tugasnya?
Diperiksa Selama Satu Jam Polda Metro Jaya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Serahkan 12 Bukti
Menurut Luhut, orang berpikir dia hanya mengurusi minyak goreng. Padahal yang ditanganinya langsung dari hulu yaitu produsen sawit. Untuk itu, dia akan melakukan audit terhadap semua perusahaan sawit.
“Begitu Presiden meminta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak. Saya langsung ke hulunya. Semua kelapa sawit harus kita audit supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan di mana headquarter-nya,” terang Luhut.
Tidak hanya itu, semua kantor pusat perusahaan sawit diakuinya harus berada di Indonesia agar mereka membayar pajak dari sawit yang dihasilkan di Indonesia. Hal itu sudah disampaikannya ke Jokowi.
“Saya lapor Presiden, Pak Headquarter-nya harus semua pindah ke sini. Bayangkan dia punya 300 ribu 600 ribu hektare headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri,” tutur Luhut.
Luhut menegaskan tak perlu dipermasalahkan siapa yang mengurusi minyak goreng. Yang terpenting adalah bagaimana urusan itu bisa selesai.
“Itu yang penting dipikirkan. Bukan sekadar ini siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin yang penting beres,” tutupnya.
NkriPost – Purnomo.
