NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Sekjen Gelora Mahfudz Siddiq: Polemik TWK KPK Di Jadikan Panggung Besar Yang Ujungnya Sampai 2024

BAGIKAN :
Ilustrasi

NKRIPOST, JAKARTA – Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq mengatakan ada yang ingin menjadikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK panggung besar yang ramai dan lama.

“Saya melihat dari perspektif politik, ini ibarat satu panggung kecil. Karena ini perkara kecil. Saya membacanya panggung ini ingin dibuat ramai. Di atas panggung itu ada yang pro kontra, mereka tidak terlalu peduli,” kata Mahfudz, Sabtu, 14 Agustus.

Menurut dia, dalam panggung besar itu yang tujuannya, bukan ingin kembali ke KPK.

“Maunya mereka panggung ini dibikin ramai dan panjang. Ujungnya sampai 2024,” katanya.

Mahfudz menyebutkan, pada 27 Mei 2021 saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang pegawai KPK mengatakan persoalan ini akan selesai kalau Presiden propemberantasan korupsi.

“Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai sehingga salah satu isu kontestasinya pada 2024, yaitu mana yang propemberantasan korupsi atau tidak pro,” papar Mahfudz.

Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq

Sedangkan Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai masalah TWK ini sudah hampir selesai ketika tereleminasinya 51 orang pegawai KPK dari alih status ASN dan yang sebagian lulus.

“Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, di mana hasilnya ada malaadministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat,” imbuhnya.

BACA JUGA:


Selain itu, sambung Hery, mereka meminta Presiden untuk turun tangan. Sebagai orang awam hukum, ia mengaku lebih banyak menyimak.

Namun kalau sampai meminta Presiden Jokowi turun tangan langsung, Hery menilai itu berlebihan karena prosesnya sudah berlangsung.

Kepentingan besarnya adalah terciptanya penegakan hukum yang kapabel, berintegritas, independen, dan bisa sesuai harapan masyarakat di mana penegakan korupsi secara masif, katanya.

“Hemat saya, jika kita terlalu larut dengan polemik ini, tidak produktif di tengah upaya bangsa kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” ujarnya.

BACA JUGA:

Sedangkan pakar hukum administrasi negara Prof. Aidul Fitriciada memaklumi jika ada anggapan polemik TWK Pegawai KPK ini bukan persoalan hukum.

Menurut dia, dalam membaca kasus ini, ada persoalan yang bukan semata-mata hukum.

“Sehingga bagi saya penyelesaiannya bukan hanya soal hukum lagi. Tapi soal untuk menyelesaikan hubungan antarlembaga. Termasuk TWK ini, penyelesaiamnya seperti apa. Ini harus betul-betul selesai dengan prinsip hukum yang ketiga, yaitu menemukan kemaslahatan bersama, kepentingan bangsa yang diutamakan dengan kemudian tidak menguras energi,” ujar Aidul.(voi)

BACA JUGA:

Diterbitkan Pada Agustus 15, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami
%d blogger menyukai ini: