NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Tito Karnavian Rubah Inmendagri Tentang PPKM Darurat, Simak Revisi Terbaru

BAGIKAN :
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

NKRIPOST, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021 sebagai penyempurnaan aturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM).

Aturan ini merupakan perubahan kedua atas Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Penyempurnaan Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021, yang terkait dengan pengaturan diktum ketiga huruf c angka 1 dan 3 menjadi tiga sektor, esensial, kritis, dan konstruksi.

Yang pertama adalah sektor esensial. Keuangan dan perbankan hanya mencakup asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga keuangan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan nasabah).

Sektor ini dapat beroperasi dengan kapasitas maksimum 50 persen staf untuk lokasi yang terkait dengan layanan administrasi perkantoran untuk mendukung layanan, sedangkan untuk layanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasi diperbolehkan maksimum 25 persen.

Untuk sektor esensial lainnya, pasar modal (yang berorientasi pada layanan fisik dengan pelanggan dan pengoperasian pasar modal yang baik), teknologi informasi dan komunikasi, termasuk operator seluler, data center dapat beroperasi dengan kapasitas maksimum 50 persen dari staf.

Begitu juga dengan sektor internet, pos dan media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat dan hotel penanganan nonkarantina.

Sedangkan untuk sektor esensial berbasis industri berorientasi ekspor, perusahaan harus menunjukkan bukti dokumen contoh pemberitahuan barang ekspor (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan harus memiliki izin usaha dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI). ).

Sektor tersebut dapat beroperasi dengan maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk layanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional hanya diperbolehkan 10 persen.

Sektor kedua, sektor kritis yang meliputi kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum dapat mengoperasikan 100 persen staf tanpa terkecuali.

Untuk sektor kritis lainnya, yaitu penanganan bencana energi, logistik, transportasi, dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman, dan pendukungnya, 100 persen staf maksimal hanya dapat beroperasi di fasilitas produksi, konstruksi, dan jasa. kepada masyarakat.

Ini termasuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen, dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), dan utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan limbah).

Untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang operasional, diterapkan maksimal 25 persen staf.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 juga memuat perubahan diktum ketiga huruf f yang awalnya berbunyi, pelaksanaan kegiatan konstruksi (lokasi konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Aturan tersebut kemudian diubah menjadi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur publik (lokasi konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021, dan berlaku mulai tanggal 9 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.(voi)

Diterbitkan Pada Juli 10, 2021 by SEPUTAR NUSANTARA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami