KSAD Maruli: Calon Prajurit Bertato karena Tradisi Boleh Masuk TNI, Dayak Pedalaman Dapat “Privilege”
Diterbitkan Selasa, 1 September, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa calon prajurit yang memiliki tato karena alasan tradisi dan adat tidak menjadi masalah untuk mendaftar menjadi prajurit TNI AD.
Pernyataan itu disampaikan Maruli saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Maruli menjelaskan, kebijakan membolehkan tato karena tradisi sebenarnya sudah lama ada dalam aturan rekrutmen TNI.
“Ya memang dari dulu juga sudah boleh. Memang enggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu. Nanti kami akan cari lagi,” ujar Maruli.
Ia menegaskan, TNI AD terbuka untuk menerima perwakilan dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk dari masyarakat adat dan suku-suku tertentu.
“Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia. Apalagi kita sekarang menambah personel. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” kata Maruli.
Menanggapi sorotan terhadap suku Dayak, Maruli meluruskan bahwa tidak semua masyarakat adat Dayak memiliki tato di tubuhnya.
“Ya itu kan suku Dayak enggak semua bertato. Jadi sebenarnya enggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan,” pungkasnya.
Pernyataan KSAD ini sejalan dengan yang disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di lokasi yang sama.
Sjafrie mengatakan, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus atau “privilege” bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
“Oh ya, suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI. Yang pendek-pendek kasih sedikit privilege lah,” ujar Sjafrie.
Penyesuaian tersebut salah satunya berkaitan dengan postur tubuh calon prajurit dari suku Dayak pedalaman yang secara umum memiliki tinggi badan di bawah standar umum rekrutmen TNI.
BACA JUGA:
KSAD Jenderal Maruli: TNI Fokus Fasilitas Air Bersih Untuk Korban Gempa Flores NTT
Pernyataan Menhan disampaikan usai Rapat Terbatas di Hambalang, Bogor, Sabtu (29/8/2026) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Rapat itu dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para KSAD, KSAL, KSAU, Menhan Sjafrie, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Mensesneg, dan Seskab.
Berdasarkan unggahan @sekretariat.kabinet, salah satu pembahasan dalam rapat adalah penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
Selain itu, Presiden juga membahas penanganan bencana seperti gempa Flores, erupsi Gunung Merapi, serta karhutla di Kalimantan dan Sumatra. Prabowo meminta para Babinsa memberikan edukasi kepada warga tentang bahaya pembakaran hutan di musim kemarau.
“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” tulis Sekretariat Kabinet.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya TNI memperluas basis rekrutmen di tengah rencana penambahan personel. Dengan membuka ruang bagi masyarakat adat, TNI berharap dapat semakin merepresentasikan keberagaman Indonesia.
Hingga saat ini, TNI belum merinci secara teknis bentuk “privilege” untuk Dayak pedalaman. Namun, KSAD memastikan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pencarian calon dari wilayah-wilayah tersebut.**
