Pidato Kenegaraan: Prabowo Tekankan Sinergi Lembaga Negara, “Pembangunan Bukan Tugas Presiden Sendiri”
Diterbitkan Jumat, 14 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan bangsa adalah tanggung jawab kolektif. Tidak bisa hanya ditopang oleh Presiden atau pemerintah pusat saja, melainkan harus ada sinergi seluruh lembaga negara hingga masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Republik Ini Dibangun Oleh Kerja Sama Semua Pihak”
Dalam pidatonya, Presiden membuka dengan penegasan peran kolektif dalam bernegara.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden Prabowo.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga adalah kunci agar cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial benar-benar dirasakan rakyat.
BACA JUGA:
Dari Medan Tempur Timor Timur ke Istana: Prabowo dan Sjafrie, Dua Jenderal Veteran Seroja Jebolan Hutan Nanggala
Paparkan Capaian Kinerja Lembaga Negara
Dalam kesempatan tersebut, Presiden merinci kontribusi sejumlah lembaga negara selama setahun terakhir:
1. Legislatif: DPR & DPD
– DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU hingga Juli 2026. Salah satunya UU No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan,” kata Prabowo.
– DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk masukan Rencana Kerja Pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.
2. Yudikatif: MA, MK, KY
– Mahkamah Agung: Sepanjang 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan produktivitas 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan kurang dari 3 bulan. Ini capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah MA.
– Mahkamah Konstitusi: Sepanjang 2025 menangani 701 perkara, termasuk 334 perselisihan hasil Pilkada. Sebanyak 598 perkara telah diputus. Hingga 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring. “Sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta,” ujar Presiden.
– Komisi Yudisial: Januari-Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik.
3. Lembaga Pemeriksa: BPK
– Badan Pemeriksa Keuangan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun dari rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang 2025.
– Kepercayaan dunia meningkat. BPK terpilih menjadi Ketua INTOSAI periode 2028-2031 dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026-2032.
Presiden menekankan pentingnya menjaga kemandirian sekaligus akuntabilitas lembaga yudikatif.
“Hakim menjadi benteng terakhir bagi rakyat untuk menuntut dan mendapatkan keadilan,” tegas Prabowo.
Ia mengingatkan prinsip dasar negara hukum.
“Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita,” tandasnya.
Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD ini merupakan agenda rutin menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Melalui forum ini, Presiden memaparkan capaian negara dan arah kebijakan ke depan.
Dengan menekankan sinergi, Prabowo ingin memberi pesan bahwa tantangan bangsa ke depan, mulai dari ekonomi, hukum, hingga pelayanan publik, hanya bisa dijawab dengan kerja sama semua unsur.***
