PKK Diperkuat sebagai Mitra Strategis Pembangunan Keluarga di Kabupaten Solok
Diterbitkan Senin, 2 Februari, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST AROSUKA — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dipandang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga. Peran tersebut ditegaskan Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 yang berlangsung di Arosuka, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam forum yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, jajaran pengurus TP-PKK, Kepala BNN Kabupaten Solok, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, wali nagari, serta Ketua TP-PKK kecamatan se-Kabupaten Solok tersebut, Nia menekankan pentingnya penyelarasan program PKK dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Menurut Nia, program kerja TP-PKK Kabupaten Solok Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, serta ketahanan pangan. Seluruh program tersebut diarahkan agar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma.
“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Rakor ini menjadi ruang konsolidasi agar program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan memberi dampak nyata bagi keluarga,” ujar Nia.
Ia juga menyoroti peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat. Kader diharapkan mampu memperkuat pendataan keluarga, mendorong peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta berperan dalam pembinaan generasi muda.
BACA JUGA:
Sekdakab Solok, Medison: Pemerintahan Yang Kuat Bertumpu pada Kolaborasi dan Integritas
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison mengapresiasi kontribusi TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini dinilai konsisten mendampingi masyarakat, terutama dalam layanan kesehatan dasar dan sosial.
Medison menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan dan nagari, serta kader PKK dan Posyandu. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program prioritas daerah.
Ia juga menyinggung transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan dukungan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan agar Posyandu dapat berfungsi sebagai pusat layanan masyarakat yang komprehensif.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pembinaan, pendataan, dan integrasi program lintas sektor agar Posyandu mampu menjawab kebutuhan layanan dasar masyarakat secara berkelanjutan,” kata Medison. (Nazwir Koto)
