Sekdakab Solok, Medison: Pemerintahan Yang Kuat Bertumpu pada Kolaborasi dan Integritas
Diterbitkan Senin, 2 Februari, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST AROSUKA — Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, menegaskan bahwa kekuatan pemerintahan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi, melainkan oleh kolaborasi, dialog, dan keseriusan seluruh perangkat daerah dalam melayani masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Medison saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, yang digelar di Arosuka, Senin, 2 Februari 2026.
Menurut Medison, setiap kebijakan publik seharusnya lahir dari proses dialog yang terbuka dan partisipatif, sementara program pembangunan mesti tumbuh dari sinergi antarlembaga. Dengan demikian, pelayanan publik dapat benar-benar berakar pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan yang kuat bukan hanya dibangun dari regulasi, tetapi dari kolaborasi. Kita hadir untuk memastikan setiap kebijakan lahir dari dialog, setiap program tumbuh dari sinergi, dan setiap pelayanan berpijak pada kepentingan masyarakat,” ujar Medison.
Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama antar-OPD.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kekompakan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Medison menilai, kesamaan pemahaman terhadap prioritas pembangunan daerah menjadi prasyarat utama agar pelaksanaan program berjalan efektif. Koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, kata dia, merupakan kunci agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA:
Perkuat Transformasi Publik, Pemkab Solok Gelar Forum Konsultasi Publik, Ini Pesan Sekda Medison
Kabupaten Solok Jadi Tujuan Program Pertukaran Pelajar Indonesia–Finlandia
Sekda Kabupaten Solok Medison Sidak ke RSUD Arosuka, Soroti Kebersihan dan Pelayanan
Rapat koordinasi itu juga memfokuskan pembahasan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. Selain aspek teknis, Medison turut menyoroti pentingnya pembangunan budaya kerja aparatur pemerintah.
Ia menekankan perlunya aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, aparatur pemerintah adalah wajah negara di mata masyarakat, sehingga setiap tindakan harus mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian.
“Kita ingin menghadirkan pemerintahan yang hadir, mendengar, dan bekerja. Pemerintahan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melayani; tidak hanya merencanakan, tetapi juga menuntaskan,” kata Medison.
Dalam kesempatan yang sama, rapat juga membahas pelaksanaan Program MBG. Tercatat sebanyak 29 yayasan belum menjalankan program tersebut.
Medison meminta OPD terkait untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan terhadap lokasi dan titik MBG yang belum beroperasi, sehingga kendala yang dihadapi dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Menurut Medison, program prioritas daerah, termasuk Program MBG, merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan kerja sama yang solid serta tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh staf ahli, para asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. (Nazwir Koto )
