BPK RI Lakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Polri T.A 2024 untuk Polres Hulu Sungai Tengah dan Polres Tabalong di Polres Banjar
Diterbitkan Jumat, 21 Februari, 2025 by NKRIPOST

NKRI POST POLDA KALSEL – Polres Tabalong, Martapura, 20 Februari 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Polri Tahun Anggaran (T.A) 2024 untuk Polres Hulu Sungai Tengah dan Polres Tabalong. Pemeriksaan ini berlangsung di Polres Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan, dengan pendampingan dari Tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kalsel.
Dalam pemeriksaan ini, Tim Itwasda Polda Kalsel yang bertugas mendampingi terdiri dari Kompol Trias Inanggara, S.Sos., M.A., Kompol Ubaldus Delo, S.H., dan Penata Edi Subagyo, S.H., M.M. Pemeriksaan sendiri dipimpin oleh Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Kombes Pol Tri Hambodo, S.I.K., yang bertindak sebagai Koordinator Umum.
Sementara itu, tim pemeriksa dari BPK RI terdiri dari empat auditor berpengalaman, yaitu:
Septian Wahyu Adhi Prakoso, S.E., M.Com., CFE
Muammar Fauzy, S.E.
Maulana Khakim, S.E., CFrA., Ak.
Rendhy Farizi Firdaus, S.E., M.Si.
Pemeriksaan ini turut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) dari Polres Hulu Sungai Tengah dan Polres Tabalong.
Pemeriksaan BPK RI ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di satuan wilayah Polri, khususnya di lingkungan Polda Kalimantan Selatan.
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup berbagai aspek keuangan di sejumlah satuan kerja, antara lain:
Fungsi operasional: Reserse Kriminal (Reskrim), Lalu Lintas (Lantas), Intelijen Keamanan (Intelkam), Narkoba, Tahanan dan Barang Bukti (Tahti), Pembinaan Masyarakat (Binmas), Samapta, serta Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
BACA JUGA:
Redam Kontroversial, BPK Perlu Hitung Kembali Kerugian Negara 300 T di Kasus Timah
Presiden Prabowo Subianto Terima IHPS I Tahun 2024 dari Ketua BPK RI
Fungsi pendukung dan pembantu pimpinan: Bagian Logistik, Sumber Daya Manusia (SDM), Operasional, Perencanaan, Hubungan Masyarakat (Humas), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Hukum, Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes), serta Keuangan.
Fungsi pengawasan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), dan Siwas ( Seksi Pengawasan )
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh BPK RI.
Menanggapi pelaksanaan pemeriksaan ini, Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola yang baik dalam institusi Polri. Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan serta akan menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Kapolres Tabalong.
Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan laporan keuangan Polri T.A 2024 di lingkungan Polda Kalimantan Selatan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan standar yang ditetapkan. (humas)