Mahkota yang Salah Rumah: Pro Kontra Penobatan Jokowi sebagai Raja Timor di Kupang
Diterbitkan Minggu, 2 Agustus, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST KUPANG – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menerima penghormatan adat. Kali ini masyarakat NTT menganugerahinya gelar kehormatan tertinggi “Raja Timor” dalam prosesi sakral di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026).
Acara yang dirangkai dengan Karnaval Budaya itu dihadiri ribuan warga berpakaian adat. Namun di saat yang sama, penobatan tersebut memicu suara protes keras dari keturunan kerajaan, mahasiswa, dan pemerhati budaya yang menilai adat diperalat untuk kepentingan politik.
Sejak pagi, lokasi acara dipadati warga. Prosesi dipimpin langsung oleh para raja dan pemangku adat se-Pulau Timor.
Acara dimeriahkan Tari Caci khas Manggarai dan Tari Bonet sebagai simbol penyambutan tamu kehormatan.
“Ini adalah bentuk cinta dan terima kasih masyarakat Timor kepada Bapak Jokowi. Gelar Raja Timor disematkan karena beliau selama menjabat sangat memperhatikan pembangunan di NTT,” ujar salah seorang pemangku adat.
Sepanjang 10 tahun menjabat, Jokowi memang gencar membangun NTT: Bendungan, Jalan Trans NTT, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Tokoh politik Ahmad Ali yang hadir menyebut sambutan itu bukti “rakyat tidak lupa dengan pemimpin yang membangun daerahnya”.
Bagi masyarakat Timor, gelar “Raja” bukan hanya simbol. Gelar itu mengandung tanggung jawab moral untuk terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat.
Penobatan diakhiri dengan doa bersama dan jamuan adat. Dengan ini Jokowi menambah deretan gelar adat, setelah sebelumnya menerima “Baginda Pemuka Bangsa” di Bandar Lampung.
BACA JUGA:
Raja Se-Pulau Timor Nobatkan Jokowi Jadi Raja Timor, Gelar Adat Tertinggi dari Masyarakat NTT
SUARA PROTES: “JANGAN JADIKAN ADAT ALAT POLITIK”
Penolakan paling vokal datang dari Senaf Oe’nam, Sonny Putra Baob Sonba’i, keturunan Kerajaan Sonbai Molo Selatan.
“Gelar ‘Raja Timur’ merupakan simbol kehormatan adat yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual. Bukan bagian dari jabatan politik maupun penghargaan karena kekuasaan,” tegas Sonny.
Ia mempertanyakan dasar pemberian gelar itu dan menyinggung Presiden Soekarno.
“Jika ini penghargaan, mengapa Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, tidak pernah diberikan gelar seperti itu? Jangan sampai ada kepentingan politik di balik ini,” katanya.
Sonny juga menyorot Jokowi bukan berasal dari Timor dan tidak punya garis keturunan raja.
“Adat tidak boleh diperalat untuk membangun legitimasi politik. Ada elite NTT yang tidak mampu membedakan batas antara kehormatan adat dan kepentingan politik,” ujarnya.
BACA JUGA:
PULANG KAMPUNG!: Jokowi Diteriaki Warga Saat CFD di Kupang, Bagikan Baju Gratis
Gelombang penolakan juga datang dari Cipayung Plus NTT – PMII, GMNI, PMKRI, HMI, IMM, FMN. Dalam pamflet, mereka menyebut: “Adat bukan properti politik. Hargai Timor, hargai martabat budaya kami.”
Cipayung merinci 4 alasan menolak:
1. Gelar adat bukan alat politik pribadi
2. Tidak ada dasar historis maupun kultural yang sah
3. Mengabaikan suara masyarakat adat
4. Bertentangan dengan keadilan dan integritas
Mereka menuntut pembatalan penyematan gelar dan agar adat tidak jadi alat pencitraan.
Senada, Ketua GMNI Kefamenanu Rikardus Usfinit menyebut pemberian gelar bernuansa “Raja” menghidupkan semangat feodalisme dan kultus individu.
“Gelar adat di tanah Timor adalah amanah luhur berisi tanggung jawab menjaga rakyat, leluhur dan keadilan, bukan hadiah kenang-kenangan. Jika diberikan sembarangan, nilai sucinya akan runtuh,” tegasnya.
BACA JUGA:
Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Di Lampung, PDIP Bilang Begini!
Pemerhati budaya Yohanes Tafaib menulis refleksi “Mahkota yang Salah Rumah”. Ia mengingatkan Timor punya jejak kerajaan panjang: Sonbai, Amanuban, Amanatun, Mollo, Wehali, Amarasi dll.
“Mahkota kerajaan Timor bukan aksesori politik. Mahkota dan gelar raja Timor adalah amanah yang lahir dari sejarah, dijaga oleh adat, dan diwariskan oleh para leluhur,” tulisnya.
Raja Asli Timor, Uis Pah Neon Le’U, bahkan mengeluarkan peringatan adat: _”Ai Non Likfani, Li meun a om, Li he mutan Nono Un”_ yang artinya mereka yang politisasi adat akan berhadapan dengan kutukan sakral.
Ia menutup dengan kalimat: “Kita lihat saja apa yang akan terjadi!!!”
Polemik ini memperlihatkan bahwa simbol adat masih sangat sakral di Timor. Perdebatan bukan soal pribadi Jokowi, melainkan soal mekanisme hukum adat dan legitimasi komunitas.
Di satu sisi ada penghormatan karena jasa pembangunan. Di sisi lain ada kekhawatiran marwah leluhur kehilangan makna jika mahkota adat keluar dari “rumah sejarahnya”.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penobatan belum merespons tuntutan pembatalan dari Cipayung Plus dan keturunan Sonbai.**
