Presiden Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang: Perintahkan Kuasai Kembalikan Semua Aset Negara, Begini Respon Pengamat Dr. Iswadi
Diterbitkan Sabtu, 1 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Pada Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada sebuah langkah berani dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan seluruh menteri kabinetnya untuk segera mengembalikan semua aset negara yang hilang atau tidak terkelola dengan baik.
Langkah ini semakin menarik perhatian publik ketika diketahui bahwa perintah tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan khusus di Hambalang, yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan tindakan ini bukan hanya sekadar sebuah kebijakan administratif, melainkan juga merupakan upaya besar untuk membangun fondasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Sabtu 1 Februari 2025
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan kebijakan publik merupakan langkah Presiden Prabowo yang sangat nyata dan ini adalah wujud dari komitmen kuat pemerintah untuk menata ulang pengelolaan aset negara. Menurutnya, selama ini pengelolaan aset negara di Indonesia sering kali tidak optimal, bahkan beberapa di antaranya hilang atau berada dalam tangan yang salah.
Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
Dr. Iswadi menjelaskan bahwa aset negara yang dimaksud bukan hanya berupa tanah atau gedung milik pemerintah, melainkan juga mencakup berbagai sumber daya alam, perusahaan negara, dan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aset-aset ini yang tidak terkelola dengan baik atau bahkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, yang akhirnya menyebabkan kerugian finansial bagi negara.
“Keberadaan aset-aset negara ini sangat penting, terutama dalam konteks pembangunan nasional. Oleh karena itu, langkah untuk mengembalikan dan mengelola aset-aset ini dengan benar adalah sesuatu yang patut diapresiasi,” ujar Dr. Iswadi menegaskan.
Menurutnya, setiap aset negara yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi sumber penyalahgunaan, yang pada gilirannya akan memperburuk situasi ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial.
Dr. Iswadi mengatakan Pemilihan Hambalang sebagai tempat pertemuan para menteri dengan Presiden Prabowo juga memiliki makna tersendiri. Hambalang, yang sempat menjadi lokasi proyek besar yang penuh kontroversi pada masa lalu, kini menjadi simbol dari tekad pemerintah untuk merestrukturisasi kebijakan pembangunan dan pemerintahan. Hambalang, yang pada masa sebelumnya dikenal dengan berbagai polemik, kini menjadi titik balik bagi kebijakan yang lebih bersih dan transparan.
Dr. Iswadi menilai bahwa pemilihan lokasi ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menunjukkan tekad pemerintah untuk membersihkan berbagai masalah yang ada di masa lalu.
“Hambalang adalah saksi dari kegagalan pengelolaan proyek yang seharusnya bisa memberikan manfaat bagi negara. Dengan menjadikannya sebagai tempat untuk merumuskan kebijakan baru, Presiden Prabowo secara tidak langsung mengingatkan kita akan pentingnya belajar dari kesalahan dan memastikan bahwa langkah-langkah ke depan lebih bijaksana,” katanya.
Selain itu Dr. Iswadi mengatakan
Salah satu tantangan terbesar dalam mengembalikan aset negara adalah sistem administrasi dan pengawasan yang sering kali buruk. Dalam pandangan Dr. Iswadi, perlu ada upaya yang serius untuk melakukan audit terhadap seluruh aset negara, termasuk tanah-tanah milik pemerintah yang tidak terdata dengan baik. Proses ini tentu memerlukan waktu, tenaga, dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah.
Namun, tantangan tersebut tidak mengurangi optimisme Dr. Iswadi akan keberhasilan program ini. Ia menekankan bahwa pengembalian aset negara bukan hanya soal memulihkan kekayaan negara, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya.
“Dalam konteks ini, Presiden Prabowo harus memastikan bahwa proses pengembalian dan pengelolaan aset negara dilakukan dengan prinsip good governance yang melibatkan pengawasan dari publik dan lembaga terkait,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa pengembalian aset negara harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan keberlanjutan. Aset-aset yang berhasil dikembalikan harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok.
“Jika ini berhasil, bukan hanya negara yang diuntungkan, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita bisa melihat peningkatan dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Dr. Iswadi.
Kemudian Dalam pandangan Dr. Iswadi, langkah Presiden Prabowo untuk memanggil para menteri ke Hambalang dan memberi instruksi mengenai pengembalian aset negara mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola negara. Ini adalah bagian dari usaha lebih besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat.
Pemerintahan Prabowo, menurutnya, harus terus menjaga semangat reformasi ini dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Tindakan transparansi dan akuntabilitas yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo akan menjadi landasan penting bagi pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya akan memperbaiki pengelolaan aset negara, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Dengan langkah-langkah tegas yang diambil, harapannya, Indonesia dapat mengelola aset-aset negara dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan mempercepat pembangunan yang merata di seluruh tanah air.”pungkas Dr. Iswadi.
BACA JUGA:
Menko AHY Beberkan Nasib IKN Di Era Presiden Prabowo Subianto
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membahas perihal sawit di lahan hutan saat memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (31/1/2025).
Mereka yang dipanggil di antaranya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Adapun rapat berlangsung sejak pukul 14.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.
“Masalah sawit. Sama lahan hutan, sawit yang di lahan hutan,” ujar Nusron kepada wartawan.
Nusron mengatakan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan turut dibahas dalam rapat terbatas tersebut. Dia pun memberi laporan perihal pagar laut yang sedang viral kepada Prabowo.
“Setidaknya pagar laut aku laporan aja,” ucapnya.
Sementara itu, Prabowo turut memerintahkan kepada jajarannya agar semua aset negara yang dikuasai pihak lain untuk dikembalikan.
“Kembalikan dan kuasai kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak-pihak lain,” imbuh Nusron.***
