Badan Gizi Nasional Buka Suara Soal Isu Dugaan Pungutan Biaya Program Makan Bergizi Di Sekolah
Diterbitkan Selasa, 24 Desember, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) RI menanggapi isu yang tengah viral, terkait dugaan pungutan biaya pada program makan siang bergizi di salah satu sekolah. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S. I. K.,M.M, Selasa (24/12/2024), melalui keterangan pers resmi BGN RI menegaskan jika program tersebut sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.
“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ungkap Kombes Pol Iwan dikutip melalui rilis tertulisnya Biro Hukum dan Humas BGN RI, Selasa (24/12/2024).
Kombes Lalu Iwan menambahkan, program makan siang bergizi dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” tegas Kombes Lalu Iwan.
BACA JUGA:
Kepala BGN RI Lantik 23 Pejabat Eselon II: Dorong Optimalisasi Program Gizi Nasional
Putra NTB Isi Jabatan Strategis Badan Gizi Nasional, Jadi Kepala Biro Hukum dan Humas
Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun Disahkan Dalam APBN 2025
Dijelaskan, program yang diprioritaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.
“Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.
BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia, untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan.***
