Wanita Persatuan Pembangunan Dukung Mardiono Gantikan Suharso
Diterbitkan Minggu, 11 September, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) sepakat mendukung Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggantikan Suharso Monoarfa menyukseskan PPP dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kami sepakat mendukung penuh Bapak Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum,” kata Plt. Ketua Umum WPP Fernita dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Minggu 11 September 2022.
Fernita menegaskan, dukungan itu setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Kemenkumham yang memberikan kepastian hukum terhadap kepemimpinan di PPP.
Ia menyatakan, seluruh struktur WPP akan solid dan bekerja untuk menyukseskan Pemilu 2024.
WPP juga memiliki target pemenuhan calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2024 dengan minimal perolehan 30 persen.
“Kami seluruh struktur WPP akan solid dan bekerja sama menyukseskan Pemilu 2024, terutama dalam mengawal, monitor, dan terlibat dalam pemenuhan keterwakilan perempuan 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil),” katanya.
Sekjen WPP Marijam Thawil menambahkan, WPP akan terus bekerja untuk keberhasilan Pemilu 2024.
Menurut dia, adanya polemik beberapa waktu lalu tidak memengaruhi kinerja untuk menuju Pemilu 2024.
“Kami adalah salah satu sayap partai untuk PPP. Adanya konflik beberapa waktu lalu tidak akan memengaruhi, Insyaallah, kami akan membantu kerja Bapak Mardiono,” tuturnya.
BACA JUGA:
MenkumHAM Sahkan Mardiono Jabat Plt Ketum PPP
Zaldy Sonata Pengurus AMK : Dua Menteri Dari Kader PPP Harus Dicopot..!!
Plt. Ketum Mardiono Tegaskan PPP Solid
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020—2025 melalui SK Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.
Adapun petikan surat keputusan itu, pengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt. KetumPPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta pada hari Jumat 9 September 2022.(voi)
