Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Tanah 1,4 Triliun Rupiah Bebas
Diterbitkan Senin, 1 November, 2021 by NKRIPOST
Nkripost, Jakarta – Pengacara Erlangga Lubai SH. MH bisa membuktikan bahwa klien nya Jaya SH MM tidak bersalah kepada SIPP PN Jakarta Timur. bebasnya Tersangka kasus dugaan korupsi Tanah Rp.1,4 Triliun Mantan Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi DKI Jakarta. Sdr JY tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP PN Jaktim), Rabu (27/10/2021).
Mantan Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jaya awalnya mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pada PN Jaktim.
Setelah melalui segala prosedur dan pembuktian di persidangan akhirnya PN Jakarta timur mengabulkan Pra Peradilan yang di ajukan Sdr.Jaya atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kajari Jaktim) yang di dampingi kuasa hukumnya Erlangga Lubai. SM. MH.
Berikut amar lengkap putusan PN Jaktim,
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya,
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. Salve Veritate dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4931 atas nama Abdul Halim seluas 77.852 M2 yang terletak di Kampung Baru RT. 009, RW. 008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur yang diduga melakukan permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara dengan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Sdr.Jaya, SH.,MM, H.Abdul Halim, dkk yang melanggar Pertama Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 21 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon,
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon,
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Sebagaimana diketahui Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kajari Jaktim) Yudi Kristiana mengumumkan penetapan tersangka Sdr. JY mantan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil ATR/BPN) Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi senilai Rp 1,4 triliun pada tanggal 5 Januari 2021,
Terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
Arifin Team media saat meminta keterangan atas putusan bebasnya penetapan tersangka Sdr. JY mantan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil ATR/BPN) Provinsi DKI Jakarta kepada pengacara Tersangka Erlangga Lubai. SH. MH. enggan berkomentar dan hanya berkata bahwa semuanya telah terbukti dan dibuktikan di dalam persidangan tuturnya. (Arifin***) SOLEH RAHMAD#RED
