Membangun Indonesia Dari Desa: Relevankah Membangun Indonesia Raya dari Malaka?

Diterbitkan Selasa, 3 Agustus, 2021 by NKRIPOST

NKRIPOST, MALAKA- Tak lama lagi, peringatan 17 Agustus, hari raya kemerdekaan tiba. Bangsa ini merayakan 76 tahun kemerdekaannya, suatu kurun waktu yang tidak lagi muda, sudah memasuki usia tua, dalam ukuran kalender hidup manusia normal. Dalam konteks perayaan itu, saya mengajak pembaca, khususnya orang-orang Malaka, untuk merenung sejenak tentang ‘intisari pembangunan’ dan dengan dasar itu, merenungkan pentingnya ‘membangun Malaka dari desa’. Mumpung MASIH ADA ‘dana desa’ yang setiap tahun dikucurkan oleh Pemerintahan Jokowi dengan nilai yang semakin meningkat. Mengapa penting?

Ada dua alasan mengapa renungan ini penting. Alasan pertama bersifat fundamental terkait hakikat ‘pembangunan dan keberadaan desa’; sedangkan alasan kedua terkait kebijakan politik anggaran dari satu rezim pemerintahan. Terkait alasan kedua, saya mau menyadarkan semua orang Malaka, khususnya para pemimpin Malaka, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, bahwa kita tidak tahu persis, seterang-terangnya dan sepasti-pastinya, perkembangan politik pasca kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2024. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi dengan ‘politik-anggaran’ terkait dana desa dari rezim pemerintahan yang baru, pengganti rezim pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah Dana Desa masih tetap dikucurkan atau …? Suatu pertanyaan besar?

Hal ini, bagi saya, menjadi suatu pertanyaan besar, karena gagasan “membangun Indonesia dari desa” lekat dengan figur Presiden Jokowi sebagai pencetusnya untuk mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, guna mengurangi secara bertahap kesenjangan pembangunan wilayah, antara wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran di seluruh tanah air, yang selama masa Orde Baru dan tahun-tahun kepemimpinan presiden-presiden awal Orde Reformasi, dibiarkan terus apa adanya, tanpa suatu political will yang kuat untuk mengatasinya.

MEMBANGUN DESA MANDIRI

“Desa adalah miniatur Indonesia alias Indonesia kecil”, kata Presiden Jokowi. Maka ‘membangun desa’ hingga maju dan mandiri merupakan suatu keharusan konstitusional dan keharusan kodrati sebuah negara yang sedang membangun di segala bidang dan yang ingin disebut ‘negara maju’. Jika ‘desa’ maju dengan masyarakatnya yang sejahtera dan aman, dengan sendirinya berdampak besar pada Indonesia secara keseluruhan sebagai negara. Masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional akan tercapai dengan majunya semua desa di Indonesia.

Konsep ‘membangun desa mandiri’ ini mengangkat harkat-martabat dan kedaulatan desa sebagai entitas dasar bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan konsep ini, ‘desa’ dipandang sebagaimana mestinya sebagai ‘beranda atau halaman depan dari Indonesia’ yang sudah seharusnya dibangun dan ditata sedemikian, sehingga menjadi cermin bagi setiap orang Indonesia dan semua bangsa di dunia, untuk memandang indahnya wajah Indonesia secara keseluruhan; desa tidak lagi dipandang sepele hanya sekedar sebagai latar belakang dari Indonesia, yang boleh saja diabaikan, dipinggirkan, bahkan dilupakan pengembangannya sebagai entitas dasar bangsa.

Kecuali itu, konsep ‘membangun desa mandiri’ sungguh mendasar dan mengena hakikat pembangunan itu sendiri: ‘pembangunan berpusatkan manusia’ – ‘human centered development’. Mengapa? Karena manusia-manusia konkret ABCDE, yang menjadi pusat pembangunan ini, tinggal di ‘desa’, yang merupakan ‘ruang-kehidupan’ mereka sehari-hari, tempat mereka lahir, dibesarkan, bekerja mencari nafkah, dan mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan mereka. Maka benar sekali jika semua desa di tanah air ini – ada sekitar 84.000-an desa – maju dan mandiri, Indonesia secara keseluruhan maju dan mandiri; cita-cita dan tujuan “masyarakat adil dan makmur” tercapai. Dengan begitu ‘desa sungguh menjadi miniatur Indonesia.’

Untuk menyukseskan pembangunan desa sebagai beranda depan dan miniatur Indonesia, Pemerintah sejak 2015 telah mengucurkan Dana Desa Triliunan Rupiah. Pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 menjadi Rp 47 triliun, 2017 menjadi Rp 50 triliun, 2018 naik menjadi Rp 60 triliun, 2019 naik menjadi Rp 70 triliun, 2020 naik menjadi 72 triliun, 2021 tetap 72 triliun. Anggaran untuk desa ini di luar anggaran untuk 8000-an kelurahan yang juga berbunyi triliunan rupiah. Dengan dana sebesar ini, banyak desa di tanah air bangkit dari ketertinggalannya dan menjadi ‘maju dan mandiri’.

Ada desa di bawah kepemimpinan kadesnya yang kreatif, jujur dan rendah hati, memanfaatkan dana desanya untuk membangun macam-macam usaha sehingga menambah isi pundi-pundi desanya dengan miliaran rupiah tambahan. Ibarat diberi “satu talenta”, talenta itu tidak dia kuburkan di dalam tanah atau dimasukkan ke kantong pribadi lalu disembunyikan, tetapi dikembangkannya sehingga menghasilkan 1 talenta lagi, bahkan lebih. Desanya lalu berubah menjadi ‘desa mandiri’. Kemajuan ini setidak-tidaknya memberi harapan baik bahwa impian dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini beserta dana desa yang dikucurkan mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Benarlah apa yang dikatakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, bahwa Presiden sengaja menambah alokasi anggaran program dana desa agar pemerataan ekonomi dapat tercapai, pemberdayaan bisa diwujudkan, untuk mengentaskan ribuan desa tertinggal.

MEMBANGUN MALAKA DARI DESA, APA ARTINYA?

Menelisik ungkapan ‘membangun Malaka dari desa’ ini mengingatkan saya akan dua hal mendasar berikut. Pertama, pentingnya pemerintah Malaka, sejak masa-masa awal Malaka sebagai suatu daerah otonomi baru (DOB), memandang desa sebagai LOCUS PRIMER pembangunan. Membangun Malaka berarti membangun desa. Atas dasar pemikiran apa? Atas dasar pemikiran ‘eksistensi dan tujuannya’. Malaka sebagai kabupaten ADA, karena ADA rakyat yang berdiam di ‘desa-desa’. Malaka tidak punya eksistensi dan tujuannya sendiri terlepas dari eksistensi dan tujuan ‘rakyat’ yang hidup di 127 desanya. Eksistensi dan tujuan Malaka sebagai kabupaten ada pada manusia-manusia, yang disebut ‘rakyat’ Kabupaten Malaka, yang hidup di 127 desa yang membentuknya. Oleh sebab itu, pembangunan desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Malaka harus dipandang sebagai suatu keharusan kodrati hidup bernegara dan berkabupaten, dan keharusan konstitusional.

*Kedua, Malaka itu ‘APA’ sekaligus ‘SIAPA’*. Sebagai ‘APA’, Malaka itu ‘wadah’, ‘ruang kehidupan’ (lebensraum), di dalamnya terdapat apa yang kita sebut ‘desa’ dengan segala cirikhasnya masing-masing. Di sini, membangun Malaka berarti membangun untuk memajukan 127 desa yang ada di dalamnya. Membangun apanya? Membangun desa sebagai ruang kehidupan dengan: (a) mengatur tata ruangnya dengan peruntukannya masing-masing, (b) membangun segala macam infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang, serta (c) sedapat mungkin mengeksplorasi potensi-potensi sumber daya alamnya dan mengolahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sambil (d) menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, agar wilayah ini sungguh menampilkan wajah sebuah daerah otonom yang nantinya sungguh otonom, maju, dan mandiri.

Sebagai ‘SIAPA’, Malaka itu adalah ‘manusia Malaka’, ‘orang Malaka’, ‘rakyat Malaka’, ‘masyarakat Malaka’ dalam berbagai lapisan dan kategori, yang pada umumnya sejak dahulu kala, menghayati adat budaya “SABETE-SALADI”, dan berkomunikasi dengan satu bahasa daerah pemersatu di seluruh wilayah kabupaten, yaitu: TETUN (dan Dawan R di sebagian kecil Foho). Di sini “membangun Malaka dari desa” mengandung arti: (a) melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya dan ancaman (kelaparan, bencana alam, sakit-penyakit, gizi buruk dan stunting, keamanan, dan berbagai penyakit sosial). (b) mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa agar mereka menjadi masyarakat mandiri di bidang ekonomi, yang selanjutnya dapat berdampak pada bidang kehidupan lainnya (pendidikan dan perawatan kesehatan), tiga bidang pembangunan yang menjadi kriteria penentu INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM); (c) mencerdaskan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kualitas pendidikannya dan membentuk karakter orang Malaka untuk sungguh mengenal, akrab dengan, menghayati dan mengamalkan adat-budaya ‘SABETE-SALADI’, yang sungguh mencerminkan dan sejiwa dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keagamaan.

Bila dua catatan di atas sungguh dipertimbangkan dalam proses pembangunan desa-desa Malaka, maka kita sudah sejak awal telah meletakkan suatu fundasi pembangunan yang kokoh; dalamnya tampak suatu keseimbangan antara pembangunan fisik wilayah untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia atau pembangunan sosial (social development) untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian tidak terjadi apa yang disebut ‘distorsi pembangunan’ antara pembangunan wilayah dan pembangunan manusia.

Jadi, membangun Malaka dari desa tidak hanya berarti GENCAR MEMBANGUN FISIK MALAKA sebagai suatu DOB dengan segala macam asesorisnya, melainkan lebih-lebih MEMBANGUN MANUSIA MALAKA dalam keutuhannya sebagai manusia, atau dalam semua dimensi kepribadiannya sebagai manusia.

Masalahnya ialah “bagaimana membangun Malaka dengan 127 desa ini hingga disebut maju dan mandiri?” Dalam arti, secara ‘politik’ demokratis dengan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. Secara ‘ekonomi’ mandiri, dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang ‘manusiawi’; secara ‘sosial-budaya’, berbudaya di mana masyarakatnya menghayati nilai-nilai sosial-budaya daerahnya, yang – menurut hemat saya – secara umum tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan sangat Pancasilais. Secara medis, sehat-walafiat, jauh dari sakit penyakit sehingga dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin serta dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh semangat, dan memiliki usia harapan hidup yang tinggi.

Mengingat forum yang serba terbatas ini, maka kiranya cukup sekian dulu uraian pada seri pertama dari tulisan ini. Refleksi lanjutan tentang judul yang sama akan disambung pada edisi berikut.

Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. ( Salve )