NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Pembiaran Maraknya PKL Liar di Kecamatan Tambora

BAGIKAN :

Nkripost, Jakarta – Persoalan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Liar acap kali seakan menjadi persoalan yang tidak pernah ada habisnya, “patah tumbuh hilang berganti”. Keberadaan PKL selain menjadi kebutuhan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan perut namun juga menimbulkan persoalan lain yaitu, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan juga merusak keindahan kota.

PKL yang tidak menjadi binaan Pemerintah namun keberadaan dan kegiatannya dapat berjalan tentu saja hal tersebut di duga kuat ada oknum yang mengelola dan membekenginya ???

H.TB. Djalaludin Ketua Koperasi Makindo sebagai pengelola Pasar Angke, saat di minta keterangan oleh NKRI POST (21/6/2021) terkait keberadaan PKL yang berada di badan jalan Stasiun Angke di depan seberang pemukiman warga RW. 07 Kelurahan Jembatan Lima, Menjelaskan bahwa PKL tersebut bukan merupakan binaannya sebab Koperasi Makindo sudah menyediakan lahan untuk para Pedagang di lokasi yang sudah di kerja samakan antara pihak Koperasi Makindo bersama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), oleh sebab itu perlu ada solusi alternatif dari pihak Pemerintah dalam menyikapi keberadaan PKL yang ada di depan seberang pemukiman warga RW. 07 Kelurahan Jembatan Lima. “Begitu penuturannya.

BACA JUGA:

Menanggapi persoalan PKL Liar, Rio Lawe, aktivis Pemuda di Kecamatan Tambora “kenapa sih Pemerintah cenderung melakukan pembiaran pada setiap keberadaan dan kegiatan PKL liar, bukankah Pemerintah bertugas dan bekerja berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dimana di temukan pelanggaran sesuai Perda dan Pergub kenapa tidak di tindak tegas sehingga tidak terkesan adanya pembiaran terhadap setiap pelanggaran”

“Sangat jauh lebih bijaksana jika Pemerintah di tingkatan wilayah dapat berinisiatif berupaya melegalkan keberadaan PKL Liar dari pada tidak menindaknya dan melakukan pembiaran, bukankah ada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. ” Ujar Rio Lawe.

(Ach. Heri)

Diterbitkan Pada Juni 25, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami