Pasca Mundurnya Gibran, Kopinus Minta Presiden Prabowo Tunjuk Raja Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X Jadi Wapres

Diterbitkan Sabtu, 14 November, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Berbagai kalangan mulai menyampaikan pandangan mengenai figur yang layak mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI).

Korps Pasgibra Nusantara (KOPINUS) turut menyampaikan aspirasi tersebut. Melalui Wakil Ketua Umum KOPINUS, Alim Bara, KOPINUS merekomendasikan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai figur yang patut dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Alim Bara, rekomendasi ini bukan didasarkan pada kepentingan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu, melainkan atas pertimbangan sejarah, pengalaman kepemimpinan, dan kebutuhan Indonesia akan figur negarawan yang mampu menjaga persatuan dan mengayomi seluruh elemen bangsa.

“Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya punya kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu menjadi perekat di tengah keberagaman dan dinamika politik nasional. Kami melihat Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai figur yang patut dipertimbangkan untuk mengemban tanggung jawab itu,” ungkap Alim Bara, Sabtu (14/11/2026).

EMPAT ALASAN KOPINUS MEREKOMENDASIKAN RAJA YOGYAKARTA

1. Keteladanan Sejarah Sri Sultan Hamengkubuwono IX

KOPINUS melihat sejarah bangsa, ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956, dan kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX dipercaya menjabat Wakil Presiden RI periode 1973-1978.

Sejarah itu menjadi pelajaran bahwa kepemimpinan nasional membutuhkan figur negarawan yang memiliki kebijaksanaan, integritas, dan pengabdian kepada bangsa.

KOPINUS berharap nilai-nilai kenegarawanan yang diwariskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dapat menjadi inspirasi bagi kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

2. Tidak Membawa Kepentingan Politik Praktis

Indonesia membutuhkan figur yang dapat berdiri di atas berbagai kepentingan politik dan tidak menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai instrumen kepentingan partai atau kelompok tertentu.

3. Berpeluang Diterima Berbagai Kekuatan Politik

KOPINUS menilai Sri Sultan Hamengkubuwono X berpotensi menjadi figur yang dapat membangun komunikasi dengan berbagai partai politik dan kekuatan nasional.

Kehadiran figur pemersatu diharapkan dapat mengurangi resistensi politik serta membuka ruang konsensus demi kepentingan bangsa dan negara.

4. Mampu Mengayomi Seluruh Elemen Bangsa

Sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, adat istiadat, dan latar belakang sosial, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan golongan.

Nilai kebudayaan, kebijaksanaan, dan pengalaman kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta menjadi pertimbangan penting dalam rekomendasi ini.

BACA JUGA:

Kopinus Apresiasi Keberanian Dasco Pertaruhkan Jabatan Demi RUU Perampasan Aset

Alim Bara menegaskan, rekomendasi KOPINUS merupakan aspirasi kebangsaan yang disampaikan secara terbuka dan tetap menghormati mekanisme konstitusi.

“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan figur Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kami menginginkan kepemimpinan nasional yang kuat, tetapi juga teduh. Presiden memiliki ketegasan dalam memimpin, sementara Wakil Presiden diharapkan mampu menjadi pengayom, jembatan komunikasi, dan perekat persatuan bangsa,” tegasnya.

KOPINUS juga menilai pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Sebagai organisasi yang menghimpun putra-putri dari berbagai daerah di Nusantara, termasuk masyarakat eks Provinsi Timor-Timur yang memilih tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Jajak Pendapat 1999, KOPINUS menegaskan komitmennya terhadap persatuan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI.

KOPINUS mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh komponen bangsa untuk menyikapi dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden secara dewasa, damai, dan konstitusional.

Bagi KOPINUS, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah kenegaraan yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami tidak sedang mencari siapa yang paling kuat secara politik. Kami sedang menyuarakan siapa yang berpotensi menjadi pemersatu bangsa. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam bertindak, dan mampu mengayomi seluruh rakyat.” Tegasnya. **