NKRIPOST

NKRIPOST – VOX POPULI PRO PATRIA

Warga Eks Timor Timur Karet Tengsin Gugat Menhan Hingga Kodam Jaya Ke PN Jakarta Pusat, Gegara Ini! 

Listen to this article

Diterbitkan Jumat, 20 November, 2026 by NKRIPOST

Warga Eks Timor Timur Karet Tengsin Gugat Menhan Hingga Kodam Jaya Ke PN Jakarta Pusat

NKRIPOST JAKARTA – Puluhan Warga Karet Tengsin Jakarta Pusat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait serangkaian tindakan fisik di kawasan Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 24-25, RT.006/RW.004, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 848/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst dan diajukan melalui kuasa hukum dari Post Bantuan Hukum Korps Pasgibra Nusantara (POSTBAKUM KOPINUS) dengan Tim kuasa hukum yang mendampingi Para Penggugat terdiri dari Antonius Ananias Aty Boy, S.H., Onesius Gaho, S.H., M.H., Oktovera Andrias Klaas, S.H., dan Arinus Duha, S.H.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan kemanusiaan, perlindungan tempat tinggal, keberlangsungan usaha kecil, serta kepastian perlindungan hukum bagi warga negara yang telah puluhan tahun bermukim di kawasan tersebut.

Para Penggugat  yang mayoritas merupakan Warga Negara Indonesia asal eks Provinsi Timor Timur dan telah memilih tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak pelaksanaan Jajak Pendapat tahun 1999 tersebut telah menempati kawasan Karet Tengsin selama lebih dari dua dekade, mereka membangun kehidupan, mendirikan tempat tinggal, membesarkan keluarga, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aktivitas warga di kawasan tersebut meliputi usaha warung, kuliner, bengkel, tempat parkir, dan berbagai kegiatan usaha kecil lainnya.

Bagi warga, kawasan tersebut bukan sekadar tempat untuk berteduh, melainkan tempat mereka membangun kehidupan, mencari nafkah, dan membesarkan generasi penerus.

Dalam perkara Nomor 848/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap sejumlah pihak yang menurut uraian gugatan memiliki keterkaitan dengan rangkaian tindakan dan penguasaan fisik di lokasi perkara.

Para Tergugat diantaranya Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pencantuman para pihak tersebut didasarkan pada konstruksi gugatan dan keterkaitan masing-masing pihak sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat yang dikutip.

BACA JUGA:

Warga Karet Tengsin Ingatkan Kodam Jaya: Patuhi Hukum, Jangan Sentuh Bangunan Sebelum Putusan Inkracht!

POSTBAKUM KOPINUS menegaskan bahwa gugatan PMH ini difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindakan nyata di lapangan dan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap warga.

Dengan demikian, pokok gugatan bukanlah permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa pemilik tanah, membatalkan sertifikat hak atas tanah, atau membatalkan keputusan administrasi pemerintahan.

Adapun tindakan-tindakan yang dipersoalkan dalam gugatan antara lain:

  1. Pemasukan alat berat dan pelaksanaan pekerjaan fisik berupa penggalian, pengerukan, serta pematangan lahan;
  2. Pembongkaran sejumlah bangunan yang digunakan warga sebagai tempat usaha;
  3. Pembatasan akses serta pemagaran kawasan yang selama ini digunakan dan ditempati warga;
  4. Pemutusan aliran listrik pada sejumlah bangunan yang ditempati warga;
  5. Gangguan terhadap keberadaan tempat tinggal, barang-barang pribadi, kegiatan ekonomi, dan sumber penghidupan masyarakat.

Menurut Para Penggugat, rangkaian tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang perlu diperiksa dan dinilai berdasarkan hukum perdata.

Para Penggugat juga telah menyampaikan surat keberatan dan somasi melalui Surat Nomor 0146/Tolak-Eksekusi/Postbakum-Kopinus/IX/2026 tanggal 22 September 2026 sebagai bentuk upaya meminta penyelesaian atas persoalan yang terjadi.

Namun, menurut uraian Para Penggugat, persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian yang dianggap memadai sehingga mereka memilih menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

Eks Timor-Timur Karet Tengsin Gugat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Pangdam Jaya ke PTUN Jakarta, Tolak Digusur dengan Dana Kerahiman Rp 2 Juta

Kuasa Hukum Para Penggugat, Antonius Ananias Aty Boy, S.H., menyampaikan bahwa gugatan tersebut merupakan langkah konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum bagi warga yang telah lama bermukim di kawasan Karet Tengsin.

“Warga yang kami dampingi adalah Warga Negara Indonesia asal eks Timor Timur yang telah memilih setia kepada NKRI sejak 1999. Mereka telah membangun kehidupan di Karet Tengsin selama lebih dari 20 tahun. Mereka memiliki keluarga, tempat tinggal, dan kegiatan usaha yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari.” Tandas Aty Boy.

“Gugatan ini bukan untuk melawan negara, bukan pula untuk mempertentangkan masyarakat dengan TNI. Kami menghormati institusi negara dan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. Namun, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap warga negara tetap harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan menurut hukum.” Tegas Advokat berambut gondrong tersebut.

Pria yang juga merupakan ketua Organisasi Relawan Pendukung Presiden Prabowo tersebut meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa apakah tindakan-tindakan fisik di lapangan, termasuk pembongkaran bangunan, pembatasan akses, pengerukan lahan, dan pemutusan listrik, telah dilakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan hak-hak keperdataan warga.

“Yang kami minta adalah pemeriksaan terhadap perbuatan, akibat yang ditimbulkan, kerugian yang dialami warga, serta tanggung jawab keperdataan pihak-pihak yang menurut pembuktian memiliki keterkaitan dengan tindakan tersebut.” Tandasnya.

Melalui gugatan ini, Para Penggugat berharap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memeriksa perkara secara objektif, independen, dan berkeadilan.

Warga juga berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian baru, intimidasi, maupun gangguan terhadap kehidupan masyarakat selama proses hukum berlangsung.

Menurut POSTBAKUM KOPINUS, penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah terbaik agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara terbuka berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, warga juga sedang menyampaikan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi II DPR RI melalui Surat Nomor 345/POSTBAKUM-KOPINUS/XI/2026 tanggal 16 November 2026.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh penjelasan, mendorong transparansi, serta meminta perhatian lembaga negara terhadap persoalan yang dihadapi warga di kawasan Karet Tengsin.

POSTBAKUM KOPINUS menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi warga melalui jalur hukum yang sah, konstitusional, dan bermartabat.

Persoalan ini diharapkan tidak semata-mata dilihat dari aspek penguasaan aset, tetapi juga perlu memperhatikan aspek kemanusiaan, keberadaan tempat tinggal, keberlangsungan usaha, dan perlindungan terhadap warga negara.

Negara harus tetap hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Kami percaya bahwa hukum harus menjadi jalan penyelesaian, bukan menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, bermartabat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.” Tutur Onesius Gaho. **

VIDEO SHARE;

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

REDAKSI: JL. KH. MAS MANSYUR NO. 122 B, KEL. KARET TENGSIN, KEC. TANAH ABANG KOTA JAKARTA PUSAT - WA: 0856 9118 1460  
EMAIL: NKRIPOST.MEDIA@GMAIL.COM
NKRIPOSTCO ©Copyright 2026 | All Right Reserved