BNI Didirikan Margono Djojohadikusumo, Kini Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik Versi TIME
Diterbitkan Senin, 17 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank BNI berdiri pada 5 Juli 1946 sebagai bank sentral berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946.
Kini, tanggal berdirinya Bank BNI pada 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia.
Sejarah berdirinya Bank BNI diawali dari dorongan Indonesia pada awal kemerdekaan yang sedang memperjuangkan kondisi perekonomian agar bisa jauh lebih baik dan memiliki alat tukar untuk mendukung terjadinya transaksi.
Oleh sebab itu, pada 19 September 1945, dilaksanakan Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia. Hasilnya, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi.
Pemerintah kemudian memberi mandat kepada Margono Djojohadikusumo, mantan anggota Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), untuk menindaklanjuti hasil keputusan tersebut. Pada 9 Oktober 1945, dibentuk Yayasan Poesat Bank Indonesia, dan akhirnya pada 5 Juli 1946, didirikan bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Yayasan Poesat Bank Indonesia melebur menjadi Bank Negara Indonesia.
Saat itu, BNI, yang merupakan bank sentral atau bank sirkulasi, bertugas untuk membuat dan mengedarkan alat pembayaran. BNI mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), yaitu alat pembayaran pertama yang sah, pada 30 Oktober 1946.
Pada 1949, BNI tidak lagi berfungsi sebagai bank sirkulasi, setelah pemerintah mengalihkannya ke De Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia).
Satu tahun kemudian, BNI menjadi bank devisa dengan tujuan memfasilitasi kegiatan ekspor perkebunan. Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1955, BNI menjadi bank umum dengan jangkauan yang lebih luas. Maka dari itu, BNI bisa membuka kantor cabang di beberapa negara, seperti Singapura, Tokyo, Hong Kong, London, New York, dan Grand Cayman Island.
Seiring dengan terjadinya perubahan peraturan perbankan, berdasarkan Perpres No 17 Tahun 1965 tentang integrasi bank-bank pemerintah, terhitung sejak 7 Agustus 1965, BNI berubah nama menjadi BNI Unit III. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.
Bank Negara Indonesia 1946 diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Pada 1992, dilakukan penyesuaian bentuk hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1992, menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Bulan November 1996, BNI berubah menjadi bank pemerintah pertama yang melalukan Initial Public Offering (IPO), yaitu saham bank yang dimasukkan ke dalam Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.
Setelah itu, pada 2004, penamaan bank disingkat menjadi BNI saja, bersamaan dengan peluncuran logo dan identitas korporat baru.
BACA JUGA:
Biografi Margono Djojohadikusumo, Kakeknya Prabowo Subianto Sang Pendiri Bank BNI
Seminar Nasional Usul Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional Di UNHAN RI
Korps Pasgibra Nusantara Dukung Raden Margono Djojohadikusumo Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional
Selanjutnya tahun 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI masuk ke dalam 500 perusahaan terbaik di Asia Pasifik versi majalah TIME. Dalam laporan TIME dengan Statista, BNI tercatat menduduki peringkat 282 dari total 500 perusahaan tersebut dengan skor keseluruhan 81,57.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan catatan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja BNI sebagai bank global.
“Prestasi BNI tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh talenta hebat di internal BNI dan juga Kementerian BUMN yang menempatkan BNI sebagai bank asal Indonesia yang go global,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).
Adapun peringkat statistik yang dipublikasikan TIME dan Statista disusun berdasarkan formula penelitian. Hal ini meliputi pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, dan data mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG atau keberlanjutan).
Selain itu, aspek kepuasan karyawan dievaluasi dengan menggunakan data survei dari karyawan di seluruh dunia. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perusahaan yang mencakup citra, suasana, kondisi kerja, gaji, dan kesetaraan oleh karyawan yang telah diverifikasi serta rekomendasi langsung dan tidak langsung.
Sementara untuk aspek pertumbuhan pendapatan, dinilai dengan menggunakan data dari basis data pendapatan Statista, yakni data pertumbuhan perusahaan selama tiga tahun terakhir.
Untuk masuk ke dalam daftar tersebut, perusahaan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk kemudian dievaluasi. Laporan keuangan yang diteliti pun harus mampu menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif dalam kurun waktu penelitian.
Dari aspek ESG dan keberlanjutan, TIME dan Statista mengukur transparansi keberlanjutan berdasarkan data KPI yang terstandarisasi dari Basis Data ESG Statista dan penelitian data yang ditargetkan.
Untuk merumuskan indeks ESG yang komprehensif, beberapa poin data dikumpulkan untuk menilai dan mengevaluasi ketiga aspek, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Adapun evaluasi lingkungan mencakup intensitas dan tingkat pengurangan emisi karbon serta peringkat Carbon Disclosure Project (CDP).
Di sisi lain, evaluasi sosial menilai jumlah perempuan dalam dewan direksi dan keberadaan kebijakan hak asasi manusia (HAM).
Sedangkan evaluasi tata kelola mengevaluasi apakah perusahaan memiliki laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang mengikuti pedoman Global Reporting Initiative (GRI) dan pedoman kepatuhan atau anti-korupsi.***
