Tren Politik Uang dan Politik Identitas Terus Meningkat di Pilkada Belu NTT
Diterbitkan Sabtu, 16 November, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST ATAMBUA – Selama tahapan kampanye Pilkada serentak, Nusa Tengga Timur (NTT) menduduki peringkat pertama provinsi paling rawan di Indonesia. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan pada acara Konsolidasi media, di Suba Suka Resto, Sabtu (9/11/2024).
“Dari 29 indikator yang dipakai untuk memetakan potensi kerawanan, NTT menyumbang 17 indikator,” ujar Amrunur Darwan
Untuk pemetaan potensi kerawanan provinsi NTT di tahapan kampanye, jelas Amrunur Darwan, memotret ada dua yang paling rawan, yakni politik uang dan netralitas ASN, TNI/Polri.
“Sepanjang kampanye ini, ada terkonfrmasi dengan adanya laporan temuan bawaslu di kabupaten/kota, pertama terkait netralitas,” tegas Amrunur.
Diakui Marunur Darwan, hampir 50 persen Bawaslu kabupaten/kota yang melakukan penanganan soal netralitas, baik ASN maupun kepala desa.
“Ada yang sudah putus, ada yang masuk dalam penanganan tapi di pembahasan tidak bisa dilanjutkan, dan ada yang sampai ke penyidikan kemudian tidak bisa naik sampai putus,” terang dia.
Dinamika ini, lanjut Amrunur Darwan, memberikan gambaran bahwa yang di potret soal dimensi kerawanan pilkada, memang betul-betul terkonfirmasi dengan hasil pengawasan dan temuan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Kedua soal politik uang. Ini isu-isu krusial tahapan kampanye yang terpotret di awal, dan sekali lagi terkonfirmasi,” aku Amrunur Darwan.
Dia mengakui, sejauh ini pemberitaann berkenaan dengan potensi-potensi kerawanan, kaitannya dengan netralitas dan money politik masih dalam taraf yang normal, dan memberikan informasi edukasi kepada publik.
“Pemberitaan media berkaitan kerawanan, masih taraf normal, dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat,” tegas Amrunur Darwan.
BACA JUGA:
Kasus Dugaan Korupsi Dekranasda Belu Lama Tak Terdengar, Esty: Seperti Didiamkan Polda NTT
Sementara menjelang perhelatan pilkada Belu tahun 2024, tren politik uang dan politik identitas menjadi isi yang berkembang pesat di kalangan masyarakat Belu.
Pengamat politik dan pemerhati sosial kabupaten Belu Yohanes Berchmans Ngga’A Rua, Menyoroti kentalnya politik uang dan politik identitas, Ia menekankan bawah di tren politik uang meningkat karena para kontestan politik telah memiliki strategi-strategi politik baik melalui program-program, strategi uang dan strategi identitas dalam meningkatkan elektabilitasnya.
Menurutnya polarisasi ini telah terbentuk sejak awal saat calon akan memilih wakil untuk maju di pilkada Belu, Hal ini dilakukan agar untuk meraih polaritas dan elektoral pasangan calon.
Ia juga menekankan dengan adaya politik uang dan politik identitas kualitas demokrasi akan terdeptraksi karena politikus yang memanfaatkan cela polarisasi dan irasional politik identitas untuk menyekat dan dilakukan karena kampanye-kampanye tersebut dianggap murah, mudah dan efektif mendongkrak popularitas padahal tidak dibenarkan.
Ia juga menawarkan solusi-solusi afirmatif dengan berpatokan pada pada regulasi yang ada terkait politik uang dan politik identitas yang termuat dalam isu sarah dengan tentunya akan mengentaskan politik uang dan identitas di Belu.
“Ini yang perlu dilakukan untuk mengentaskan bahaya politik yang dan politik identitas yang merusak nilai-nilai demokrasi”, Jelas Yohanes Berchmans Ngga’A Rua dikutip KBRN, Jumat (15/11)
Sementara itu Pemerhati Sosial Kabupaten Belu Anato Moreira, mengungkapkanTren politik uang masih berjalan di Belu dan fenomena yang selalu ada, bukan berarti Bawaslu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik namun karena kurang tenaga kerja dan juga fenomena yang telah mengakar dari para calon yang terselubung, sehingga politik uang masih menyebar di kalangan masyarakat Belu.
BACA JUGA:
Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Agustinus Bau S.Fil, menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi dan juga pengawasan, tren politik uang dan identitas di Belu masih ada, yang dipolitisasi, cara ini yang digunakan untuk menarik simpatisan dan menaikkan elektabilitas para calon.
Menurut Agus seharusnya politik tidak membatasi seseorang dengan politik identitas karena semua orang punya hak untuk memilih bagi calon yang menawarkan program prioritas, baik dari keunggulan pribadinya atau kualitas pribadi dan kualitas program yang di tonton kan kepada masyarakat
“Dari hasil identifikasi Belu termasuk daerah yang berpotensi tinggi dari cerita pasca pemilu selalu ada dan masyarakat sudah seakan toleran dengan adanya politik uang”, Jelas Agustinus Bau. Rabu (13/11/24)
Agus Bau menjelaskan politik uang sering terjadi di desa-desa , dimana para calon dan tim kampanye mendekati tokoh-tokoh berpengaruh seperti kepala desa, tokoh adat dan kepala sekolah, untuk menyebarkan pengaruh mereka.
“Kami berusaha keras untuk mencegah keterlibatan semuanya dalam praktek politik uang, karena mereka sering menjadi sasaran para tim kampanye untuk mempengaruhi warga,” ujar Agus Bau,
Menurut Agus Bau, para pelaku politik uang bisa dikenakan sanksi ganda baik secara administrasi pemerintah maupun pidan pemilu. “Politik uang sangat berbahaya tidak hanya berpotensi menimbulkan korupsi, tetapi juga merendahkan martabat warga ,” kata Agus Bau.
Dalam upaya mencegah politik uang, Bawaslu berfokus pada pembinaan kepala desa agar tidak terlibat dalam praktek tersebut. Agus Bau juga mengingatkan menerima atau memaksa warga untuk memilih calon tertentu dalam imbalan uang dan mengaitkan dengan identitas, pemilih harus mampu menjadi pemilih yang cerdas dengan melihat dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas diri dan program-program strategis yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga pemimpin yang terpilih menjadi pemimpin yang layak dan mengetahui secara jelas dan terukur dan mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleksitas di Belu.
“Politik uang memiliki konsekuensi yang sangat berat, baik dari segi hukum maupun moral. Oleh karena itu kita semua perlu berdiskusi bersama untuk mencegah hal ini terjadi,” ujar Agus Bau. ***(TIM)
