Pj Bupati Mentawai Sumbar, Mendagri Angkat Kepala BBPBAT
Diterbitkan Selasa, 23 Mei, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST SUMBAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Mentawai Martinus Dahlan selama setahun hingga Pemilu 2024 tapi memilih untuk mengganti dengan Fernando Jongguran Simanjuntak.
Adapun Jabatan Martinus Dahlan sebagai Pj Bupati Mentawai berakhir pada 22 Mei 2023. Penggantinya Fernando merupakan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT).
“SK penunjukan Pj Bupati Mentawai sudah kita terima melalui Badan Penghubung di Jakarta. Berdasarkan SK itu, Mendagri menunjuk Fernando Jongguran Simanjuntak sebagai Pj Bupati Mentawai,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Doni Rahmat Samulo, di Padang, Sumatera Barat, Selasa 23 Mei, disitat Antara.
Doni mengakui nama yang ditunjuk Mendagri tersebut adalah nama baru dan tidak masuk daftar nama yang diusulkan Pemprov Sumbar maupun DPRD Mentawai.
“Pemprov Sumbar dan DPRD Mentawai mengusulkan tiga nama. Namun Mendagri memutuskan menunjuk nama lain, mungkin ada pertimbangan lain,” katanya.
Ia menyebut setelah menerima SK Pj Bupati Mentawai itu, Pemprov Sumbar langsung memproses dan mempersiapkan pelantikan yang direncanakan pada Rabu 24 Mei. “Kita siapkan pelantikan. Undangan sudah ditandatangani oleh gubernur,” imbuhnya.
Menjelang pelantikan, dari 22 Mei hingga 24 Mei 2023, Kabupaten Mentawai dipimpin Pelaksana harian (Plh) Bupati, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Martinus Dahlan.
BACA JUGA:
Kendarai Jetski, Wagub Sumbar Arungi Samudera Kunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Anak Buah Tito Karnavian Diduga Nikahi Istri Kedua Tak Miliki Izin, Istri Pertama Meradang
Bupati Safaruddin Bersama Ketua DPRD Limapuluh Kota Hadiri Rakor Sumbar Di Mentawai
Pada 2022 Mendagri menunjuk Sekda Mentawai Martinus Dahlan sebagai Pj Bupati sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-1221 Tahun 2022 Tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
Sesuai SK tersebut masa jabatan penjabat Bupati Kepulauan Mentawai hanya berlaku satu tahun sejak pelantikan. Hal itu sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.*(voi)