DPP PPP Akan Tuntut Aspri Bupati Pemalang, Soal Ini
Diterbitkan Selasa, 8 November, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Waketum PPP) Arsul Sani menyatakan akan menuntut asisten pribadi (Aspri) Bupati Pemalang Adi Jumal Widodo yang menyebut partai berlambang Ka’bah tersebut meminta biaya terkait penyelenggaraan Muktamar IX di Makassar.
“Ini fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP oleh orang yang bukan kader maupun anggota PPP. Kami akan tuntut secara pidana dan perdata,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dilansir Antara, Selasa, 8 November 2022.
Adi Jumal Widodo, kata Asrul, telah menggunakan atau mengatasnamakan PPP untuk memungut sejumlah uang dari para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Wakil Ketua MPR tersebut mengakui Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo memang diusung oleh koalisi PPP dan Gerindra dalam Pilkada tahun 2019.
Mukti Agung sendiri adalah bupati dari non partai yang dipasangkan dengan Mansur Hidayat dari PPP sebagai Wakil Bupati. Namun, setelah Mukti Agung terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Mansur Hidayat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Pemalang, tidak pernah diberi peran mengurus pemerintahan di Pemalang, termasuk dalam urusan promosi mutasi.
BACA JUGA:
FKPP Datangi DPP PPP Pasca Tuntutan Lengserkan Suharso Monoarfa Terpenuhi, Ternyata Ini Alasannya
Duh, Oknum Polisi Asyik Ngamar dengan Istri Anggota TNI Digerebek Warga.
Plt Ketum Mardiono Ajak Kader PPP Jadi Anak Manis, Jangan Nakal
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Pemalang Fahmi Hakim membantah adanya permintaan atau menerima biaya dari Bupati Pemalang terkait penyelenggaraan Muktamar IX di Makassar.
“Jajaran PPP tidak pernah mengajukan permintaan bantuan biaya Muktamar PPP, apalagi menerima bantuan dari Bupati Pemalang terkait dengan Muktamar PPP,” kata Fahmi Hakim.
Fahmi menyatakan permintaan dari orang yang dikenal sebagai asisten atau orang kepercayaan Bupati Pemalang, Adi Jumal Widodo, sebagaimana disebut dalam persidangan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Mubarok Ahmad merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP.
Ketua DPC PPP ini mengatakan bantuan yang pernah diberikan Bupati Pemalang kepada DPC PPP Pemalang sebatas bantuan kegiatan PPP di Pemalang. Tidak ada bantuan kepada partai untuk kegiatan level wilayah Jawa Tengah apalagi level nasional seperti Muktamar.
“Jadi, apa yang dilakukan Adi Jumal Widodo tersebut adalah tidak benar dan fitnah,” tegas dia.
Ia juga menyayangkan para kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak mengkonfirmasi kepada dirinya terkait dengan perilaku Adi Jumal yang diduga menjual nama PPP. Padahal, Fahmi adalah anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang dikenal kepala dinas dengan baik.(voi)
