Usut Realisasi Administrasi Aset SHGU PTPN II
Diterbitkan Rabu, 30 Maret, 2022 by NKRIPOST
Koordinator Penggarap, Syahrial Harahap menyebutkan, Kementerian ATR/BPN RI memiliki mekanisme sampai kemudian terjadi proses verifikasi oleh Pemda Sumatera Utara agar tanah negara bebas itu bisa distribusikan kepada masyarakat. Lalu setelah itu baru Kementerian ATR/BPN RI menerbitkan alas hak atas nama warga.
“Seperti apa mekanisme distribusinya. Jika seperti sekarang sebagian dari HGU didistribusi, lantas kapan sesungguhnya ada keputusan bahwa HGU itu diindikasi terlantar sehingga didistribusi? Bila HGU itu dikelompokkan terlantar baru sesungguhnya bisa didistribusi. Yang terjadi saat ini justru tidak demikian. Maka persoalan konflik itu tetap terus terjadi. Belum lagi karena area HGU tidak terkontrol dengan baik selayaknya pemegang HGU sejak 1995-an sampai sekarang. Terbukti area itu ditatakelola oleh masyarakat kok,” ungkapnya.(MSLoan)
