Presiden Jokowi Bertolak Ke NTT, Tinjau Stunting Di TTS dan Resmikan Universitas Pertahanan Di Belu
Diterbitkan Rabu, 23 Maret, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno bertolak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melakukan kunjungan kerja pada Rabu (23/03/2022).Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 18.15 WIB.
Setibanya di Bandar Udara Internasional El Tari, Kota Kupang, Presiden akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari (24/03/2022), Presiden dijadwalkan untuk meresmikan penataan kawasan Kota Kupang.
Selanjutnya, Presiden akan terbang menuju Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau program percepatan penurunan kekerdilan atau stunting. Presiden juga diagendakan untuk menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di pasar.
Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu untuk meresmikan Kampus Politeknik Aloysius Benedictus Mboi, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu, Presiden juga direncanakan untuk menanam jagung bersama masyarakat.
BACA JUGA:
Kepala BKKBN: Angka Kekerdilan TTS Tertinggi di Nusa Tenggara Timur
Sebelumnya, Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT pada Kamis (24/3) guna memantau langsung agenda pengentasan kekerdilan di daerah tersebut.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan angka prevalensi kekerdilan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni 48,3 persen.
“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselerasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Maret.
Hasto menuturkan angka prevalensi 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, dapat dilihat lewat data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.
Artinya, terdapat setidaknya 48 balita yang mengalami kekerdilan di antara 100 balita di sana. Bahkan secara nasional, kabupaten itu menduduki peringkat satu untuk prevalensi kekerdilan di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.
BACA JUGA:
DPRD TTS: Ada Pembiaran Perda No 6 Tahun 2012 Oleh Pemda Timor Tengah Selatan
Serukan Perlindungan Anak, Pemda Timor Tengah Selatan Kukuhkan Forum Anak Kabupaten
Dalam SSGI 2021 turut disebutkan sebanyak 15 kabupaten/kota di NTT masuk ke dalam kategori merah atau memiliki angka prevalensi kekerdilan lebih dari 30 persen.
Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya, berkategori kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.
Di sisi lain data milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 membeberkan, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin berkategori ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk.
Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, baru mencapai 60,04 persen atau 69.602 rumah tangga dan hal tersebutlah yang menyebabkan rentannya masalah kesehatan di masyarakat Timor Tengah Selatan.
BACA JUGA:
Tragis!! Seminggu Menghilang, Warga TTS Ditemukan Tewas di Dalam Hutan
Kualitas Pakan Kurang Akibatkan Kehilangan Sapi Unggul Di TTS, Begini Penjelasan Kadis Peternakan
Menurut Hasto, dibutuhkan kolaborasi semua pihak guna mengentaskan masalah kekerdilan pada anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai upaya bersama menciptakan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkualitas.
Hasto berharap angka prevalensi kekerdilan di kabupaten itu, dapat turun menjadi 43,01 persen di akhir tahun 2022, serta dapat melandai di angka 36,22 persen pada 2023.
“Dengan demikian, angka itu di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen,” ucap Hasto.(tim)
