Gapoktan HKm Tambusai Utara, Lakukan Pemberdayaan Dengan Konsep Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera
Diterbitkan Minggu, 19 Desember, 2021 by NKRIPOST
NKRIPOST, ROKAN HULU – Melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hutan Kemasyarakatan (HKm), Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melakukan pelestarian hutan dan penangkaran Ikan Arwana
Dengan konsep Dasar memberdayakan masyarakat dalam pengembalian fungsi Hutan yang telah rusak, dengan substansi Hutan lestari Masyarakat sejahtera,” Hal ini di katakan oleh Ketua Gapoktan HKm Tambusai Utara, Sariman Siregar, Ketika di Kantornya Sabtu (18/12/2021) Siang.
Lebih lanjut Sariman mengatakan, Gapoktan HKm Tambusai Utara berupaya menyelamatkan kembali lahan penanangkaran Ikan Arwana Sungai Mahato.
“Alhamdulillah Saat ini sudah banyak dukungan dari berbagai Pihak seperti Pemkab Rohul, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dukungan dari Balai Benih Propinsi Riau bahkan dapat dukungan dari Kearifan Lokal Penggawa Adat Melayu
Selain itu dukungan juga datang dari Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Provinsi Riau dan Kesatuan Pengendalian Hutan (KPH) dari Polres Rohul,” Paparnya.
Dengan adanya pembenahan lokasi Penangkaran Spesies Ikan Arwana di Rawa seribu Hutan Mahato, akan, menjadi potensi pariwisata strategis
“Agar generasi muda kita bisa mengenal alam yang asri,” kata Sariman Siregar.
Pihaknya juga menjelaskan rencana secara rinci bahwa Kegiatan Gapoktan HKm Tambusai Utara akan menjadi zona pemanfaatan serta penangkaran Ikan Arwana.
“Lahan itu sudah digarap sejak 2011 dan mulai transaksi jual-beli, kemudian pada Agustus 2014 Gapoktan HKm mulai melakukan upaya penyelamatan, Ketika itu 70 persen lahan masih aman sedangkan kehancuran lahan tersebut rusak total sejak tahun 2018 lalu.
Berdasarkan hal ini Gapoktan HKm Tambusai Utara berupaya mengembalikan fungsi hutan
Dan Saat ini mulai berjalan penangkaran Ikan Arwana dengan luas lokasi 5 hektar,” Katanya.
“Kemudian penanaman Hutan berupa pohon jenis Sengon, Mahoni, Aren dan Palawija sekitar 50 Ha,”
Dan untuk lahan yang sudah ada ditanami Pohon Sawit Masyarakat Gapoktan akan melakukan upaya pembinaan
“Pembinaan dilakaukan secara humanis keterlanjuran yang telah digarap sekitar 500 hektar mereka harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah terbitnya UU Cipta Kerja,” pungkasnya mengakhiri.
*** (Alfian Top)
