Ketua Komisi III DPRD Lampura penuhi panggilan Polisi, Kasat Reskrim : akan ada Upaya Mediasi

SELAMAT DATANG DI MEDIA NKRI POST  
KRITIS TAJAM TERPERCAYA
BAGIKAN :

Nkripost.co.Lampung-Lampung Utara Kasus pengancaman terhadap pekerja proyek Pembangunan Jalan Negeri Ujung Karang – BTS Way Kanan berbuntut pemanggilan pihak terlapor dan Anggota DPRD Lampura Joni Bedyal.

Kasat Reskrim Polres Lampura, AKP Eko Rendi Oktama, S.H mengatakan bahwa salah satu yang dimintai keterangan adalah JB dengan agenda pemanggilan Jum’at besok (25/11) namun karena adanya kesibukan maka JB hadir Kamis (23/11) kemarin.

“JB telah kita minta keterangan karena permasalahan tersebut sebagai saksi, untuk hasil pemeriksaan itu nanti namun yang jelas JB mengharapkan terlapor dan pemilik perusahaan proyek itu dapat melakukan mediasi” jelas Eko Rendi, Kamis (25/11/2021) saat keluar ruang rapat di Aula PUPR Lampura.

Kasat Reskrim juga mengatakan bahwa telah dilakukan koordinasi berbagai pihak bersama Polres Lampura, PUPR dan perusahaan agar proyek tersebut dapat dilanjutkan.

“hari ini juga telah dibahas bersama Dinas PUPR dan rekanan agar proyek dapat dilanjutkan” tandas Eko.

Senada dengan Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara, Syahrizal Adhar menjelaskan bahwa proyek tersebut akan kembali dimulai pada tanggal (27/11) mendatang.

“sudah deal, rekanan telah diminta melanjutkan pembangunan di Desa Negeri Ujung Karang Muara Sungkai tersebut agar dapat diselesaikan dengan baik” ungkap Syahrizal Adhar.

Ditempat yang sama Pemilik CV. Mitra Muda Perkasa, Firmansyah telah menyanggupi untuk menyelesaikan pengerjaan proyek tersebut.

Saat ditanya akan tentang tawaran Mediasi dari pihak terlapor dan akankah tetap akan membuat laporan dugaan Pungli Firmansyah mengatakan tetap mengikuti proses hukum selanjutnya.

“kita masih terus ikuti proses hukum selanjutnya, kalo bicara mediasi itu tawaran baik namun tentunya dengan cara-cara yang elegan dan terhormat bukan sebaliknya dengan pengancaman dan terkait laporan dugaan Pungli kita lihat nanti” ujar Firmansyah.

Untuk diketahui Pembangunan Jalan Negeri Ujung Karang itu merupakan pekerjaan APBD Kabupaten Lampura tahun anggaran 2021 melalui Dinas PUPR setempat dengan anggaran sebesar Rp 987.590.000 dengan nomor kontrak 602/214/KONT/Pemb/IX/2021 dengan masa pelaksanaan selama 90 hari.

“kami tentunya minta dukungan seluruh pihak, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat memastikan kondisi keamanan di lapangan” pungkas Firmansyah.(*@Hatami)

Diterbitkan Pada November 25, 2021 by NKRIPOST LAMPUNG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

REDAKSI: JL. TAMAN PALEM MALL Lt. 3 CENGKARENG, JAKARTA BARAT DKI JAKARTA TLP. (021) 5435 1674 WA: 0856 9118 1460  
EMAIL: [email protected]
NKRIPOSTCO ©Copyright 2021 | All Right Reserved
Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami